Polda Metro Jaya menyiapkan skema pengalihan rekayasa lalu lintas guna mengantisipasi kemacetan saat unjuk rasa yang akan digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Selasa, 18 Agustus 2026.
“Kami jamin rekayasa lalu lintas bersifat situasional. Apabila terjadi kepadatan arus, kami akan mengalihkan atau merekayasa lalu lintas secara situasional,”
kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto, di Jakarta.
Rekayasa arus lalu lintas berdasar kondisi perkembangan di lapangan. Masyarakat diimbau untuk tetap mencari tahu dan memperhatikan informasi dari petugas.
“Kepada seluruh masyarakat yang melaksanakan kegiatan di seputaran Jakarta Pusat, yaitu sekitar Bundaran HI, Merdeka Selatan, Monas, dapat memperhatikan informasi dan petunjuk petugas di lapangan,”
ucap dia.
Jangan di Tengah Kota
Namun, kepolisian mengimbau agar massa tidak berunjuk rasa di kawasan Bundaran HI lantaran wilayah tersebut merupakan jantung ekonomi ibu kota, sehingga dikhawatirkan akan mengganggu ketertiban.
Budi mengatakan, kepolisian telah menyiapkan lokasi lain sebagai tempat penyampaian pendapat di muka umum.
“Disiapkan lokasi di DPR RI. Jika (massa) ke Istana, disiapkan (lokasi aksi) di Silang Selatan Monas dan beberapa titik lain di kementerian lembaga, juga mempersiapkan lokasi lain,”
tutur Budi.
Guna menunjang massa aksi, hari ini kepolisian menyiapkan 9.242 personel gabungan yang terdiri dari satuan Sabhara, Lantas, Gakkum, dan Brimob untuk pengamanan area. Mereka bertugas untuk mengamankan 31 aksi unjuk rasa dan 16 kegiatan masyarakat di wilayah hukum Polda Metro Jaya.
Bahkan kendaraan taktis juga ikut dikerahkan ke lokasi. Budi menyebut ribuan personel yang dilibatkan untuk mengawal massa, wajib mengedepankan pendekatan humanis, mengendalikan emosi, serta bertindak sesuai prosedur.
Belum Merdeka
Ketua BEM UI Yatalathof Ma’shum Imawan menyebut pihaknya akan terjun ke jalan dalam demonstrasi bertajuk #MerebutKemerdekaan.
Aksi bakal mempertanyakan kondisi Indonesia setelah 81 tahun merdeka. Bukan sekedar seremonial kemerdekaan.
“Hari ini, sehari setelah seremoni kenegaraan itu digelar, kami turun ke jalan bukan untuk merayakan, tapi untuk bertanya dengan lantang: kemerdekaan macam apa yang sedang (rakyat) rayakan?”
ujar Yatalathof saat dikonfirmasi.
Dia berpendapat banyak persoalan yang dihadapi tidak sebatas pada ekonomi, namun isu kedaulatan juga menjadi problem. Ada beberapa hal yang BEM UI sorot perihal perjanjian dagang yang dianggap patuh pada kepentingan asing, maupun dugaan pembungkaman suara rakyat dan penangkapan pemuda.
“Kedaulatan Indonesia digadaikan lewat perjanjian dagang yang tunduk pada kepentingan asing, sementara di dalam negeri sendiri suara rakyat dibungkam dan pemuda-pemudi ditangkap sewenang-wenang,”
ucap dia.
Persoalan lain yang dijadikan acuan aksi yakni penegakan hukum, lapangan kerja, pendidikan, kesehatan dan ketimpangan penguasaan kekayaan.
“Ini bukan sekadar krisis ekonomi. Ini krisis kedaulatan,”
Yatalathof menegaskan.
Kritik BEM UI terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyoroti ketidaksesuaian antara retorika kedaulatan negara dan realita di lapangan.
“Pemerintahan Prabowo dan Gibran telah menunjukkan wajah kekuasaan yang gemar berpidato tentang kedaulatan, tapi lupa menegakkannya,”
ucap dia.
