Budi mengatakan, kepolisian telah menyiapkan lokasi lain sebagai tempat penyampaian pendapat di muka umum.
“Disiapkan lokasi di DPR RI. Jika (massa) ke Istana, disiapkan (lokasi aksi) di Silang Selatan Monas dan beberapa titik lain di kementerian lembaga, juga mempersiapkan lokasi lain,”
tutur Budi.
Guna menunjang massa aksi, hari ini kepolisian menyiapkan 9.242 personel gabungan yang terdiri dari satuan Sabhara, Lantas, Gakkum, dan Brimob untuk pengamanan area. Mereka bertugas untuk mengamankan 31 aksi unjuk rasa dan 16 kegiatan masyarakat di wilayah hukum Polda Metro Jaya.
Bahkan kendaraan taktis juga ikut dikerahkan ke lokasi. Budi menyebut ribuan personel yang dilibatkan untuk mengawal massa, wajib mengedepankan pendekatan humanis, mengendalikan emosi, serta bertindak sesuai prosedur.
Belum Merdeka
Ketua BEM UI Yatalathof Ma’shum Imawan menyebut pihaknya akan terjun ke jalan dalam demonstrasi bertajuk #MerebutKemerdekaan.
Aksi bakal mempertanyakan kondisi Indonesia setelah 81 tahun merdeka. Bukan sekedar seremonial kemerdekaan.
“Hari ini, sehari setelah seremoni kenegaraan itu digelar, kami turun ke jalan bukan untuk merayakan, tapi untuk bertanya dengan lantang: kemerdekaan macam apa yang sedang (rakyat) rayakan?”
ujar Yatalathof saat dikonfirmasi.
Dia berpendapat banyak persoalan yang dihadapi tidak sebatas pada ekonomi, namun isu kedaulatan juga menjadi problem. Ada beberapa hal yang BEM UI sorot perihal perjanjian dagang yang dianggap patuh pada kepentingan asing, maupun dugaan pembungkaman suara rakyat dan penangkapan pemuda.
“Kedaulatan Indonesia digadaikan lewat perjanjian dagang yang tunduk pada kepentingan asing, sementara di dalam negeri sendiri suara rakyat dibungkam dan pemuda-pemudi ditangkap sewenang-wenang,”
ucap dia.
Persoalan lain yang dijadikan acuan aksi yakni penegakan hukum, lapangan kerja, pendidikan, kesehatan dan ketimpangan penguasaan kekayaan.
“Ini bukan sekadar krisis ekonomi. Ini krisis kedaulatan,”
Yatalathof menegaskan.
Kritik BEM UI terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyoroti ketidaksesuaian antara retorika kedaulatan negara dan realita di lapangan.
“Pemerintahan Prabowo dan Gibran telah menunjukkan wajah kekuasaan yang gemar berpidato tentang kedaulatan, tapi lupa menegakkannya,”
ucap dia.
