Penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi perhatian DPR RI. Ketua DPR RI Puan Maharani menugaskan anggota DPR dari daerah pemilihan (Dapil) NTT untuk siaga di wilayah terdampak gempa.
Mereka diminta membantu koordinasi sekaligus memastikan kebutuhan penanganan pascabencana di lapangan segera ditindaklanjuti.
Kami juga menugaskan teman-teman anggota DPR dari dapil NTT untuk bisa terus berkoordinasi dan standby (siaga) di sana untuk melakukan hal-hal yang diperlukan dan berkomunikasi yang dibutuhkan,”
kata Puan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 18 Agustus 2026.
Puan memastikan DPR terus mengawal penanganan gempa NTT. Ia juga kembali menyampaikan dukacita kepada masyarakat NTT dan wilayah sekitarnya yang terdampak bencana.
Menurut Puan, penanganan gempa tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah. DPR, pemerintah, masyarakat, hingga partai politik perlu bergerak bersama agar bantuan untuk korban segera sampai.
NTT tidak sendirian. DPR, Pemerintah, unsur-unsur masyarakat, partai politik, insyaallah semuanya bergotong royong untuk segera mempercepat proses atau mempercepat bantuan yang harus segera dilaksanakan di sana,”
tuturnya.
Sebelumnya, DPR melalui Satgas Galapana DPR RI telah turun langsung ke NTT pada Minggu, 16 Agustus 2026.
Satgas yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal itu meninjau penanganan darurat pascagempa dan memastikan respons bencana berjalan satu komando bersama pemerintah dan BNPB.
DPR juga menyiapkan kunjungan lanjutan ke NTT bersama sejumlah menteri terkait, termasuk Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Kunjungan itu akan digunakan untuk menyalurkan bantuan sekaligus meninjau kebutuhan di lapangan, termasuk mendorong relokasi anggaran jika diperlukan. Puan mengatakan DPR telah mengecek kebutuhan bantuan yang diperlukan di wilayah terdampak.
Kami juga sudah berkoordinasi, kami akan mengirimkan bantuan yang kemarin sudah dicek apa saja yang dibutuhkan,”
jelas Puan.
Setelah bantuan disalurkan, DPR akan kembali berkoordinasi dengan pemerintah untuk membahas kebutuhan selama masa tanggap darurat. Langkah itu disebut penting agar penanganan korban gempa tidak tersendat.
Setelah itu baru kita akan melakukan rapat koordinasi lagi dengan Pemerintah terkait dengan apa-apa yang kemudian dibutuhkan dalam proses tanggap darurat ini sehingga bisa dipercepat prosesnya,”
pungkasnya.
