Pengamat Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menilai klaim Presiden Prabowo Subianto bahwa rapor hampir dua tahun pemerintahannya “oke” perlu diuji dengan kondisi ekonomi yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Menurut Achmad, indikator makroekonomi memang menunjukkan sejumlah perkembangan positif. Namun, capaian tersebut belum otomatis membuktikan bahwa kesejahteraan masyarakat telah meningkat secara signifikan.
Bisakah sebuah pemerintahan memberi nilai ‘oke’ kepada dirinya sendiri ketika sebagian masyarakat masih merasakan ekonomi rumah tangga yang berat?”
kata Achmad pada Owrite, Kamis, 20 Agustus 2026.
Ia mengatakan optimisme pemerintah penting, tetapi penilaian terhadap kinerja pemerintahan seharusnya tidak hanya didasarkan pada banyaknya program maupun besarnya anggaran.
Optimisme Presiden tentu penting, tetapi dalam kebijakan publik, rapor pemerintah seharusnya ditentukan oleh perubahan kehidupan rakyat, bukan oleh banyaknya program atau besarnya anggaran,”
ujarnya.
Layak Diapresiasi
Achmad mengakui terdapat sejumlah indikator yang menunjukkan perbaikan. Ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen secara tahunan pada kuartal II-2026 dan mencapai 5,45 persen sepanjang semester I-2026.
Di sisi lain, tingkat kemiskinan pada Maret 2026 turun menjadi 8,07 persen atau setara dengan 22,93 juta orang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Mei 2026 juga turun menjadi 4,65 persen, dengan jumlah penduduk bekerja mencapai 148,19 juta orang.
Angka tersebut layak diapresiasi. Namun, pertanyaan terpentingnya adalah apakah perbaikan statistik itu sudah berubah menjadi peningkatan kesejahteraan yang benar-benar dirasakan masyarakat,”
tutur Achmad.
Menurut dia, pertumbuhan ekonomi di level 5,29 persen belum cukup untuk disebut sebagai sebuah transformasi ekonomi. Terlebih, pertumbuhan pada kuartal II-2026 masih sangat ditopang oleh belanja pemerintah.
Ia mencatat konsumsi pemerintah tumbuh 15,97 persen pada kuartal II-2026 dan menjadi komponen pengeluaran dengan pertumbuhan tertinggi. Kondisi tersebut menunjukkan APBN masih memainkan peranan besar sebagai penggerak ekonomi.
Ini bukan sesuatu yang salah. Persoalannya muncul apabila belanja pemerintah menjadi mesin utama, sementara investasi produktif, industri padat karya, produktivitas, dan daya beli masyarakat belum bergerak dengan kecepatan yang sama,”
jelasnya.
Butuh Perbaikan Struktur
Achmad menilai target pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen membutuhkan lebih dari sekadar peningkatan belanja negara.
Pemerintah memang menargetkan pertumbuhan menuju 8 persen. Tetapi dari kisaran 5 persen menuju 8 persen dibutuhkan perubahan struktur ekonomi, bukan sekadar memperbesar belanja negara,”
imbuh Achmad.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan optimistis dengan capaian pemerintahannya setelah hampir dua tahun berjalan. Menurutnya, berbagai program prioritas mulai menunjukkan hasil sehingga pemerintah memiliki kepercayaan diri di hadapan masyarakat.
Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri peluncuran buku 10 Karya Nyata untuk Negeri: Setengah Abad Bahlil Lahadalia, di Djakarta Theater, Jakarta, Jumat, 7 Agustus 2026.
Saya kira dua tahun, bolehlah kita ya, rapor kita oke. Menurut saya ya, kita sekarang berjalan, berdiri menghadapi rakyat kita, menghadapi konstituen kita, menghadapi bangsa Indonesia, penuh dengan kepercayaan diri karena kita telah membuktikan bahwa kita berhasil dengan nyata,”
kata Prabowo.
