Calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI), Aida S. Budiman dihadapkan pada sejumlah tantangan strategis jika nantinya dipercaya menduduki posisi tersebut. Tiga isu menjadi sorotan Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS M. Kholid dalam uji kelayakan dan kepatutan Aida.
Tiga isu itu mencakup pengembangan ekonomi syariah dan industri halal, tingginya cost of fund yang masih membebani sektor riil, serta risiko fiscal dominance dalam sinergi kebijakan fiskal dan moneter.
Sorotan tersebut disampaikan Kholid dalam fit and proper test calon Deputi Gubernur Senior BI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Kamis, 27 Agustus 2026.
Ekonomi Syariah Belum Maksimal
Tantangan pertama yang disoroti Kholid adalah bagaimana BI mendorong ekonomi syariah, keuangan syariah, dan industri halal agar benar-benar menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru.
Kholid menilai sektor tersebut memiliki potensi besar untuk menggerakkan perekonomian nasional. Namun, potensi itu perlu diikuti kebijakan yang mampu mempercepat pengembangannya.
Kalau kita bicara tentang sumber pertumbuhan ekonomi baru, maka ekonomi syariah, keuangan syariah, industri halal itu adalah salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru untuk menggerakkan ekonomi Indonesia semakin lebih baik lagi,”
tutur Kholid.
Menurut Kholid, perhatian terhadap sektor syariah menjadi penting ketika Indonesia membutuhkan sumber pertumbuhan baru. Karena itu, arah kebijakan BI terhadap ekonomi syariah menjadi salah satu hal yang perlu dijawab Aida.
Cost of Fund Masih Jadi Beban
Tantangan kedua berkaitan dengan cost of fund yang dinilai masih menjadi persoalan bagi sektor riil. Kholid mempertanyakan efektivitas transmisi kebijakan moneter BI hingga benar-benar dirasakan dunia usaha dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Menurutnya, kebijakan moneter tidak cukup hanya terlihat pada level kebijakan bank sentral. Dampaknya harus bisa diteruskan ke sektor riil sehingga biaya dana yang ditanggung dunia usaha dapat ditekan.
Instrumen transmisi kebijakan moneter yang paling krusial itu adalah bagaimana Bank Sentral bisa menurunkan cost of fund secara efektif, sehingga transmisi kebijakan moneter itu dirasakan oleh sektor riil,”
tegasnya.
Persoalan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Aida karena BI harus menjaga stabilitas, tetapi pada saat yang sama dituntut ikut mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
Kita sering menghadapi dilema di tengah turbulensi ekonomi yang begitu luar biasa. Ketika Bank Sentral dipaksa untuk mempertahankan stabilitas nilai tukar, tapi di saat yang sama dituntut untuk agar berkontribusi dengan mandat yang baru tersebut. Nah, bagaimana Aida bisa menjalankan peran itu?”
kata Kholid.
Jangan Sampai Fiscal Dominance
Tantangan ketiga adalah menjaga sinergi kebijakan fiskal dan moneter agar tidak berubah menjadi fiscal dominance. Kholid mengakui koordinasi kedua kebijakan diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Namun, koordinasi tersebut harus dilakukan secara hati-hati. Menurutnya, BI perlu memastikan sinergi dengan kebijakan fiskal tidak mengganggu kredibilitas kebijakan moneter.
Sinergi moneter dan fiskal dilakukan secara hati-hati. Jangan sampai nanti terjadi apa yang disebut dengan fiscal dominance,”
ujarnya.
Kholid mengingatkan risiko tersebut juga dapat memengaruhi persepsi pasar global terhadap kredibilitas kebijakan moneter Indonesia. Karena itu, batas antara sinergi dan dominasi fiskal harus dijaga.
Bagaimana kita mendorong pertumbuhan tapi di saat yang sama tidak menjadikan fiscal dominance yang dikhawatirkan oleh global market?”
ujar Kholid.
