Kelompok perempuan yang tergabung dalam Aliansi Nadi Perempuan menyuarakan keresahan terhadap kondisi sosial dan kebijakan pemerintah yang mereka nilai tidak adil.
Koordinator Aliansi Nadi Perempuan, Aliya, menegaskan perempuan dan ibu-ibu yang sehari-hari mencari nafkah untuk keluarga tidak akan tinggal diam ketika merasa kepentingan rakyat terabaikan.
Kami warga sipil biasa untuk menyuarakan ketidakadilan yang dipertontonkan oleh Pemerintah, kami adalah perempuan yang mencari nafkah untuk keluarga kami,”
ucapnya saat berorasi di depan gedung DPR RI, Jakarta, Kamis, 27 Agustus 2026.
Aliya mengatakan, kelompoknya berdiri menyuarakan aspirasi karena khawatir terhadap masa depan anak-anak mereka.
Ia menilai, pemerintah seharusnya memastikan pengelolaan kekayaan negara benar-benar ditujukan untuk kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi.
Kami baru ketemu kemarin, kami berdiri disini untuk menyuarakan ketidakadilan dilakukan oleh pemerintah, bagaimana nasib anak-anak kami, sementara pemerintah mengerus kekayaan Indonesia untuk pribadi mereka,”
ucapnya.
Program Kepentingan Pribadi
Menurutnya, sejumlah program pemerintah seperti Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) dan Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi perhatian kelompoknya. Aliya menuding program tersebut berpotensi digunakan untuk kepentingan pribadi oleh pihak-pihak tertentu.
Mereka menggunakan Kopdes dan MbG untuk meraup keuntungan pribadi bagi mereka, pemerintah Jangan kasih makan anak kelian dengan uang haram, kami sangat peduli, kami sangat menyayangi bangsa ini tapi kelian menindas kami,”
tegasnya.
Dikatakannya, perjuangan perempuan untuk menyuarakan aspirasi dan keadilan belum berakhir. Menurut Aliya, perempuan memiliki posisi penting dalam keluarga karena menjadi pihak yang turut menentukan pendidikan dan masa depan anak-anak.
Perjuangan kami belum selesai, kami perempuan, kami ibu-ibu kami yang akan menjadi pendidik bagi anak kami, kami berharap bagi kawan kawan mahasiswa memperjuangkan keadilan ini,”
jelasnya.
Lebih jauh Aliya, mengajak mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil untuk ikut mengawal persoalan yang mereka anggap sebagai bentuk ketidakadilan. Suara perempuan tidak hanya berkaitan dengan kepentingan kelompoknya, tetapi juga masa depan anak-anak dan bangsa.
