Pernyataan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, mengenai kemungkinan Pemilu berlangsung lebih cepat dari 2029 dinilai sebagai sinyal bahwa Projo mulai membaca sekaligus mempersiapkan diri menghadapi perubahan konfigurasi politik.
Direktur Eksekutif Partner Politik Indonesia, Abubakar Solissa, menilai pernyataan elite yang memiliki kedekatan dengan pusat kekuasaan tidak bisa begitu saja dianggap sebagai opini pribadi.
Dalam perspektif elite signaling, pernyataan seorang elite yang memiliki kedekatan dengan pusat kekuasaan akan selalu dibaca sebagai sinyal, bukan sekadar opini personal,”
kata Abubakar kepada Owrite, Jumat, 28 Agustus 2026.
Menurut Abubakar, kehadiran Presiden ke-7 RI, Joko Widodo alias Jokowi, ketika Budi Arie menyampaikan pernyataan tersebut memang tidak otomatis berarti Jokowi menyetujuinya.
Namun, keberadaan Jokowi membuat bobot politik pernyataan tersebut menjadi jauh lebih besar di mata publik.
Kehadiran Jokowi memang tidak dapat diartikan sebagai persetujuan terhadap pernyataan Budi Arie, tetapi secara simbolik membuat pesan tersebut memperoleh political weight yang jauh lebih besar,”
ucapnya.
Testing The Water
Dikatakannya, konteks tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai tujuan Budi Arie melempar wacana percepatan Pemilu.
Dikatakannya, ada kemungkinan Budi Arie sekadar membaca perkembangan politik atau melakukan testing the water untuk mengetahui respons publik.
Karena itulah publik kemudian mempertanyakan, apakah Budi Arie sekadar membaca situasi, sedang melakukan testing the water,”
jelasnya.
Lebih jauh dia menilai, kemungkinan lainnya adalah Projo mulai mempersiapkan basis pendukungnya menghadapi perubahan konfigurasi politik sebelum Pemilu 2029.
Jika demikian, wacana yang dilontarkan Budi Arie dapat dibaca sebagai upaya menyiapkan alternatif politik apabila terjadi perubahan sebelum jadwal normal.
Atau sedang mempersiapkan basis Projo terhadap kemungkinan perubahan konfigurasi politik sebelum 2029?,”
tandasnya.
Menurut Abubakar, belum ada bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa perubahan pemerintahan sebelum 2029 benar-benar akan terjadi.
Namun, dari perspektif komunikasi politik, munculnya wacana tersebut tetap penting dicermati karena disampaikan oleh pimpinan organisasi relawan yang memiliki kedekatan historis dengan Jokowi.
