Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengaku terkejut dengan pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengenai kemungkinan percepatan Pemilu 2029.
Terlebih, pernyataan itu disampaikan Budi Arie dalam forum tertutup yang turut dihadiri Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. Hasto menilai munculnya wacana tersebut patut menjadi perhatian.
Ya, kami sangat kaget dengan pernyataan itu karena itu dalam suatu forum yang tertutup yang dihadiri oleh Jokowi. Sehingga dengan adanya suatu skenario-skenario seperti itu adalah suatu tindakan anti-demokrasi,”
kata Hasto saat ditemui di Megawati Institute, Jakarta Pusat, Jumat, 28 Agustus 2026.
Menurut dia, jika ada skenario untuk mempercepat pemilu di luar mekanisme yang berlaku. Ia mengatakan hal itu bisa mengarah pada tindakan yang bertentangan dengan prinsip demokrasi.
Hasto menyampaikan PDIP tetap memegang sikap agar Pemilu 2029 digelar sesuai jadwal. Menurutnya, konsistensi terhadap jadwal pemilu merupakan bagian dari upaya menjaga kesehatan demokrasi di Indonesia.
Sikap PDI Perjuangan adalah pemilu 2029 dan ini menjaga kesehatan di dalam sistem demokrasi kita,”
jelas Hasto.
Ia meminta agar pihak yang tak puas dengan kondisi politik maupun pemerintahan saat ini menyalurkan kritik melalui jalur demokratis. Hasto menyebut kritik merupakan bagian penting dalam menjaga sistem demokrasi tetap berjalan.
Kalau ada yang tidak puas maka salurkan berbagai kritik itu dan kemudian kami PDIP mendorong agar presiden, pemerintah, DPR RI, dan lembaga negara lain untuk lembaga negara tinggi lainnya untuk mendengarkan suara rakyat, mendengarkan kritik,”
ujar Hasto.
Hasto pun mengingatkan agar seluruh pihak yang berada di pemerintahan maupun lembaga legislatif agar tak menutup diri terhadap kritik masyarakat.
Karena siapapun yang ada di dalam pemerintahan termasuk DPR itu juga harus membuka dirinya terhadap berbagai kritik,”
lanjut Hasto.
Menurut Hasto, perubahan dalam proses politik nasional tetap harus berjalan dalam koridor konstitusi. Ia menolak segala upaya yang dilakukan di luar mekanisme tersebut.
Karena itulah berbagai upaya-upaya yang inkonstitusional itu tidak boleh dibenarkan di republik ini,”
kata Hasto.
Sebelumnya, pentolan Projo Budi Arie mengungkapkan analisis mengenai kemungkinan terjadinya akselerasi atau ‘percepatan sejarah’ dalam dinamika politik nasional sebelum 2029.
Pernyataan itu disampaikan dalam sebuah forum yang turut dihadiri Jokowi.
Pernyataan Budi Arie tersebut kemudian menjadi sorotan setelah potongan videonya beredar luas di media sosial. Video itu salah satunya dibagikan Guru Besar Hukum Tata Negara Denny Indrayana melalui akun Instagram pribadinya, @dennyindrayana99.
Dalam video tersebut, Budi Arie menyampaikan bahwa dinamika politik nasional bisa saja bergerak lebih cepat dari siklus pemilu lima tahunan. Ia juga meminta para relawan mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan tersebut.
Tetapi saya ingin sampaikan, tadi saya sudah bisik ke Pak Jokowi. ‘Pak kok insting saya ini lebih cepat dari 2029?’ Apakah kita mau? Belum tentu kita mau, kita masih ngomong Pemilu 2029- Pemilu 2029. Kalau terjadi percepatan gimana? Kita siap nggak?”
kata Budi Arie.
