Anggota Komisi X DPR RI, Stevano Rizki Adranacus menyoroti persoalan data desil yang dinilai dapat berimplikasi terhadap akses masyarakat, khususnya anak-anak untuk memperoleh program beasiswa pendidikan.
Ia meminta pemerintah memastikan penggunaan data sosial ekonomi dilakukan secara akurat, adaptif, dan sesuai kondisi faktual keluarga agar persoalan administrasi tidak menghambat hak anak atas pendidikan.
Pemerintah harus memiliki solusi terkait persoalan desil ini, khususnya terhadap akses beasiswa pendidikan anak. Jangan sampai persoalan desil justru menghambat anak-anak untuk mendapatkan beasiswa,”
kata Stevano kepada wartawan, Selasa, 1 September 2026.
Menurutnya, klasifikasi desil pada dasarnya merupakan instrumen untuk memastikan intervensi pemerintah diberikan secara lebih tepat sasaran.
Namun, penerapannya tidak boleh dilakukan secara kaku hingga membuat anak yang membutuhkan dukungan pendidikan justru kesulitan memperoleh beasiswa.
Dijelaskannya, desil merupakan instrumen kebijakan untuk mengidentifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat agar intervensi pemerintah lebih tepat sasaran. Namun dalam implementasinya, harus dipastikan bahwa klasifikasi tersebut mampu merepresentasikan kondisi riil masyarakat
Jangan sampai persoalan administrasi dan ketidaksesuaian data justru menjadi faktor yang menghambat anak memperoleh haknya atas pendidikan,”
sambung Stevano.
Dikatakannya, kondisi sosial ekonomi keluarga bersifat dinamis. Perubahan pendapatan, kehilangan pekerjaan, kondisi keluarga, serta berbagai faktor ekonomi lainnya dapat membuat kondisi masyarakat berubah dalam waktu relatif cepat.
Pemutakhiran Data
Karena itu, politikus PDI Perjuangan asal Nusa Tenggara Timur tersebut menilai pemutakhiran data menjadi bagian penting untuk memastikan kebijakan beasiswa berjalan secara adil dan tidak salah sasaran.
Data sosial ekonomi tidak boleh dipandang sebagai sesuatu yang statis. Kondisi ekonomi keluarga dapat berubah dan karena itu mekanisme pemutakhiran serta verifikasi data harus berjalan secara berkala,”
jelasnya.
Ditegaskan Stevano, pemerintah perlu menyediakan mekanisme koreksi apabila terdapat ketidaksesuaian antara status desil dengan kondisi faktual keluarga.
Dia menilai, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan pengelola data sosial ekonomi agar proses penetapan penerima beasiswa tidak hanya bergantung pada satu indikator.
Penentuan penerima beasiswa, sambung Stevano, perlu menggunakan pendekatan yang komprehensif. Desil dapat menjadi salah satu instrumen, tetapi harus dilengkapi dengan verifikasi kondisi sosial ekonomi dan mekanisme pengaduan yang mudah diakses masyarakat.
Prinsipnya, jangan sampai kualitas data yang belum sempurna mengorbankan keberlanjutan pendidikan anak,”
pungkas Stevano.
