Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat mengajukan anggaran Rp2,5 triliun untuk pelaksanaan program kerja tahun 2027. Usulan tersebut naik sekitar Rp1,2 triliun atau hampir dua kali lipat dibanding alokasi anggaran yang tersedia saat ini yakni Rp1,3 triliun.
“(Anggaran) yang ideal buat kami karena ada program prioritas, kami mengajukan Rp2,5 triliun. (Dana) yang sekarang baru ada sekitar Rp1,2 triliun (hingga) Rp1,3 triliun,”
kata Jumhur di Gedung DPR RI, Rabu, 2 September 2026.
Pembahasan anggaran tersebut telah dilakukan bersama pimpinan dan anggota Komisi XII DPR. Pembahasan selanjutnya akan masuk pada tahap pendetailan sebelum memperoleh persetujuan pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar).
“Sejauh ini komunikasi dengan pimpinan dan anggota Komisi XII (terbilang baik). Kami tinggal mendetailkan, dan persetujuan terakhir tentu dari pemerintah dan Banggar,”
ujar dia.
Kerja Optimal
Selain itu, Jumhur juga menjelaskan sebagian besar anggaran yang tersedia saat ini berkaitan dengan kegiatan nonoperasional yang bersumber dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan kementerian membutuhkan dukungan anggaran yang lebih besar agar pelaksanaan program dapat berjalan optimal.
“Karena mayoritas (anggaran) untuk kegiatan yang nonoperasional, itu dari PNBP. Kami mengharapkan dana masuk dahulu, baru bisa berusaha,”
ucap dia.
Dia berharap usulan penambahan anggaran dapat dipahami oleh parlemen sehingga kebutuhan program prioritas KLH tahun depan dapat terpenuhi.
