Gejolak geopolitik global akibat perang di berbagai kawasan dunia mulai menjadi perhatian pemerintah karena berpotensi menekan ketahanan energi sekaligus membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot mengatakan konflik di timur tengah dan Rusia – Ukraina, telah mengganggu rantai pasok energi global. Kondisi tersebut berpotensi mendorong kenaikan harga dan biaya produksi energi di dalam negeri.
Kalau bagi Indonesia sendiri, dengan meningkatnya harga energi ini dampaknya itu adalah terhadap pembiayaan melalui alokasi untuk subsidi dan juga ini ada kompensasi yang disiapkan oleh negara. Itu baik terhadap BBM, ya kemudian listrik, LPG,”
kata Yuliot dalam acara EBTKE ConEx ke-12, Jakarta Pusat, Rabu, 2 September 2026.
Beban Fiskal Membengkak
Yuliot memperingatkan, beban fiskal berpotensi semakin besar apabila lonjakan harga energi global tidak diantisipasi dengan mempercepat pengembangan sumber energi alternatif, termasuk energi baru dan terbarukan (EBT).
Ia memperkirakan kebutuhan anggaran untuk subsidi dan kompensasi energi dapat meningkat sekitar Rp300 triliun di atas anggaran yang telah disiapkan pemerintah.
Kalau tidak kita antisipasi dengan ketersediaan energi baru dan terbarukan, konsekuensinya ada peningkatan kompensasi dan subsidi dari Rp400 triliun, itu bisa meningkat sekitar Rp300 triliun,”
ujarnya.
APBN Terancam Tertekan
Potensi tambahan beban tersebut menjadi perhatian karena pemerintah telah mengalokasikan anggaran subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp381,3 triliun dalam APBN 2026.
Hingga semester I-2026, realisasi pembayaran subsidi dan kompensasi energi tercatat telah mencapai sekitar Rp233 triliun.
Yuliot mengatakan tambahan beban hingga Rp300 triliun dapat menciptakan tekanan baru terhadap pembiayaan negara dan berpotensi memperlebar defisit APBN.
Kalau ini ada peningkatan sekitar Rp300 triliun itu dampaknya itu juga ini ada defisit pembiayaan yang dibiayai dari APBN, khususnya pada tahun 2026 ini,”
sambung Yuliot.
Karena itu, pemerintah mendorong percepatan transisi menuju sumber energi domestik yang lebih beragam. Pengembangan energi baru dan terbarukan dinilai menjadi salah satu strategi untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil dan menjaga ketahanan energi nasional ketika harga energi global bergejolak.
