Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon memperkirakan kebutuhan anggaran untuk merekonstruksi Desa Adat Sade, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang terbakar mencapai Rp25 miliar hingga Rp30 miliar.
Anggaran tersebut untuk membangun kembali 75 rumah adat, 65 kios, satu masjid, serta kawasan Desa Sade. Kini pemerintah masih mengkaji kebutuhan anggaran sekaligus skema rekonstruksi Desa Sade.
“Soal kebakaran Desa Sade, kami sudah berkoordinasi dengan Pak Gubernur, saya juga sudah bicara dengan Mensesneg. Karena ada beberapa kementerian/lembaga juga yang terlibat,”
kata Fadli Zon dalam rapat kerja bersama Komis X DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 2 September 2026.
Koordinasi
Koordinasi penanganan akan dilakukan agar intervensi pemerintah tidak tumpang tindih dan biaya tepat guna. Kementerian Kebudayaan, kata dia, tengah menyiapkan mekanisme koordinasi melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi.
Namun, pemerintah tidak ingin sekadar membangun kembali bangunan yang terbakar. Fadli menilai desain kawasan harus ditelaah lebih dulu karena posisi rumah adat yang saling berdekatan dinilai dapat memperbesar risiko apabila kebakaran kembali terjadi.
“Kami sedang kaji termasuk desain rekonstruksi. Karena beberapa rumah adat sangat berdekatan,”
ucap dia.
Persoalan lain yang disorot adalah instalasi listrik dan sistem mitigasi kebakaran. Fadli menyebut keberadaan fasilitas pemadam kebakaran menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan sebelum proses rekonstruksi dilakukan.
“Aliran listrik juga perlu dicek, termasuk juga untuk mitigasi bencana terutama tidak ada untuk pemadam kebakaran dan sebagainya,”
ujar Fadli.
Risiko kebakaran menjadi lebih besar pada kawasan yang memiliki rumah adat berbahan kayu dan dibangun dalam jarak yang berdekatan. Maka pemerintah akan menelaah agar tragedi serupa tidak kembali terjadi setelah Desa Sade dibangun ulang.
“Jadi kalau satu (unit rumah) sudah terbakar, itu sulit sekali untuk mengendalikan,”
kata Fadli.
Kebutuhan Baru
Penataan ulang kawasan menjadi bagian penting sebelum intervensi pemerintah dilakukan. Pemerintah kini masih berkoordinasi dengan sejumlah lembaga untuk menentukan kebutuhan dan bentuk penanganan yang tepat.
“Sebelum rekonstruksi perlu ada penelaahan supaya ini tidak terulang kembali, termasuk juga penataan rumah-rumah adat yang begitu mepet,”
tutur dia.
Ia memastikan pemerintah bakal mengintervensi pembangunan setelah kebutuhan dan skema penanganan Desa Sade selesai dikaji.
“Sekarang pun sudah koordinasi terus dengan sejumlah lembaga,”
imbuh Fadli.
