Komisi V DPR RI merespons rencana pengintegrasian Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dengan Badan Geologi yang diusulkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menilai penggabungan itu masuk akal jika tujuan utamanya memperkuat respons pemerintah terhadap bencana.
Ya, kami prinsip mendukung ya. Karena sifat koordinasi yang paling nyaman di pemerintah tuh seperti apa, gitu loh,”
kata Lasarus, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 8 September 2026.
Menurut dia, semakin sedikit badan yang harus dikoordinasikan, semakin sederhana pula komunikasi di tubuh pemerintah.
Kami sifatnya kan menerima, ya. Memang kalau menurut kami sih kalau mau mempersedikit badan ya, ada baiknya sih dari sisi efisiensi juga ya. Karena koordinasi juga jadi lebih mudah,”
jelas Lasarus.
Wacana ini sebelumnya disinggung Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas. Pengintegrasian BMKG dan Badan Geologi disebut sebagai salah satu gagasan untuk memperkuat penanganan bencana.
Lasarus menilai kedua lembaga memiliki irisan pekerjaan yang cukup kuat. Hal itu terutama dalam penyediaan informasi terkait potensi bencana.
Badan Geologi selama ini berkaitan dengan aktivitas gunung berapi. Sementara, BMKG memiliki instrumen dan sumber daya yang juga berkaitan dengan aspek geologi.
Kan geologi itu mengamati tentang aktivitas gunung berapi. Kemudian, nanti dampak dari letusan itu kan BMKG kan juga punya instrumen yang peralatan dan seterusnya, sumber daya manusia yang terkait dengan geologi juga ada di BMKG,”
ujarnya.
Karena itu, Lasarus menilai penyatuan lembaga bukan sekadar soal memangkas struktur birokrasi. Lebih lanjut, integrasi dinilai bisa percepat komunikasi ketika bencana terjadi dan membutuhkan respons lintas lembaga.
Memang kalau menurut saya sih saya setuju kalau itu digabungin. Ya, itu lebih efektif kalau menurut saya dan juga lebih efisien dari sisi komunikasi, ya,”
kata Lasarus.
Adapun persoalan muncul karena Badan Geologi saat ini berada di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Jika dilebur ke BMKG, perubahan tersebut tentu akan menyentuh struktur kelembagaan dan administrasi pemerintahan.
Namun, Lasarus menganggap persoalan itu bukan hambatan utama. Ia menilai pemerintah tinggal menentukan desain administrasi yang paling tepat. Sementara, fokus besarnya adalah memastikan fungsi penanganan bencana menjadi lebih efektif.
Ini lebih kepada administratif dan kemudian koordinasi di pemerintah. Kalau fokusnya ke mana dulu? Kalau fokus ke bencana, menurut saya memang jauh lebih efektif barang itu ada bersama BMKG,”
ujarnya.
Menurut Lasarus, ada pula penggunaan peralatan BMKG oleh Badan Geologi untuk kebutuhan data geologi. Kondisi tersebut, menurut dia, menjadi alasan tambahan mengapa integrasi kedua lembaga layak dipertimbangkan.
Jadi, monggo saja lah, kami serahkan sepenuhnya kepada pemerintah dan menurut saya baik sih. Ide itu baik,”
kata Lasarus.
Meski mendukung, Lasarus menyebut pemerintah tetap perlu membereskan persoalan personel dan administrasi kenegaraan apabila pengintegrasian benar-benar dilakukan.
Ya paling soal personel aja kan? Masalah personel dan masalah administratif kenegaraan saja kalau menurut saya. Jadi nggak ada masalah sih kalau kami, ya. Oke-oke aja,”
ujarnya.
