Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) mendesak Presiden Prabowo Subianto mengkaji ulang secara menyeluruh program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah jumlah korban keracunan dilaporkan mencapai puluhan ribu orang.
Ketua Badan Pengurus Nasional PBHI, Kahar Muamalsyah, menilai tingginya jumlah kasus yang terjadi di berbagai daerah tidak bisa lagi dipandang sebagai kejadian yang berdiri sendiri.
Menurutnya, pola tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam sistem penyelenggaraan MBG.
Pola kejadian yang masif dan meluas menunjukkan adanya persoalan sistemik dalam perencanaan, penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian mutu, dan mitigasi risiko MBG,”
ujar Kahar dalam keterangannya, 10 September 2026.
Berdasarkan data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) yang dikutip PBHI, sebanyak 43.838 orang dilaporkan menjadi korban keracunan MBG yang tersebar di 36 provinsi sejak 2025.
Kahar mengatakan jumlah korban tersebut seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi program secara menyeluruh, bukan hanya menangani kasus keracunan satu per satu.
Ketika program negara yang seharusnya memenuhi kebutuhan pangan justru menyebabkan puluhan ribu orang mengalami keracunan, negara harus berani mengakui bahwa terdapat persoalan serius yang membutuhkan koreksi kebijakan, bukan sekadar penanganan insiden,”
ujarnya.
Pengawasan dan Pengendalian Mutu
PBHI meminta evaluasi dilakukan mulai dari desain kelembagaan, standar keamanan pangan, kapasitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga mekanisme pengawasan dan pengendalian mutu.
Kahar menegaskan keberhasilan MBG tidak semestinya hanya dinilai dari banyaknya makanan yang berhasil diproduksi dan didistribusikan kepada penerima manfaat.
Program yang menggunakan sumber daya negara tidak boleh hanya diukur dari berapa banyak makanan yang berhasil diproduksi dan dibagikan. Ukuran keberhasilannya harus mencakup apakah pangan tersebut aman, layak, bergizi, dan tidak membahayakan kesehatan,”
tegas Kahar.
Menurut PBHI, pemerintah juga perlu mengevaluasi rantai pengadaan bahan pangan, proses pengolahan, distribusi, hingga pengawasan di tingkat pelaksana.
Evaluasi tersebut dinilai penting untuk mengetahui titik kegagalan yang memungkinkan kasus serupa berulang.
Pemerintah harus bertanya bukan hanya siapa yang salah, tetapi mengapa sistem negara memungkinkan kesalahan yang sama terus terjadi,”
kata Kahar.
PBHI juga meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan investigasi menyeluruh dan membuka hasil pemeriksaan kepada publik.
Selain itu, pemerintah diminta memastikan para korban mendapatkan layanan kesehatan, pemulihan, informasi yang transparan, serta mekanisme pengaduan dan pertanggungjawaban yang jelas.
Presiden juga harus memastikan adanya mekanisme pertanggungjawaban yang jelas atas setiap kasus keracunan MBG,”
tandasnya.
