Dua petugas menata ompreng Makan Bergizi Gratis (MBG) di salah satu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa (8/9/2026). (ANTARA FOTO/Darryl Ramadhan/nz)
Kortastipidkor Polri mengungkapkan administrasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) merupakan titik krusial yang harus diawasi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kasubdit 1 Direktorat Pencegahan Kortastipidkor Polri Kombes Hardi Dinata menilai, pengawasan MBG tidak cukup hanya dilihat dalam pendistribusian saja. Sebab dari segi administrasi di SPPG menjadi perhatian penting sebab berurusan langsung dengan penggunaan anggaran.
Selain operasional, kita juga harus melihat sebenarnya dari aspek administrasi. Kenapa? Karena proses administrasi ini adalah pertanggungjawaban kinerja dari masing-masing SPPG yang ada kepada BGN terhadap anggaran yang digunakan,”
ujar Hardi kepada wartawan di Jakarta Selatan, Rabu, 9 September 2026.
Luput Perhatian Banyak Orang
Relawan menyiapkan makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Sulteng, Palu, Sulawesi Tengah (ANTARA FOTO/Muhamamd Rifki Hasan/bar/wsj)
Aspek administrasi terkadang luput dari perhatian banyak orang lantaran tidak bersinggungan langsung dengan masyarakat. Nyatanya, dokumen administrasi juga bertindak sebagai alat bagi BGN mengecek kinerja masing-masing SPPG.
Iklan
Ini yang menjadi salah satu sebenarnya titik krusial yang mungkin selama ini kurang dilihat. Karena bukan masalah, ya, tidak langsung bersinggungan dengan masyarakat,”
ungkap Hardi.
Administrasi setiap SPPG, katanya, bak menjadi rekam jejak apakah operasional SPPG telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku atau belum.
Namun dengan adanya ini, ini merupakan suatu alat atau tools yang digunakan oleh BGN untuk memeriksa bagaimana kinerja suatu SPPG. Sudah sesuai atau belum?”
ucapnya.
Dicontohkannya, BGN bisa memberi sanksi suspend kepada SPPG yang dianggap tidak memenuhi persyaratan. Aspek yang seharusnya menjadi perhatian ada pada kualitas laporan administrasi hingga kondisi tempat operasional.
Ada kebijakan baru dari BGN yang akan men-suspend beberapa, banyak SPPG, karena mereka dinilai tidak memenuhi syarat. Salah satu yang tidak memenuhi syarat itu dengan aspek ini. Laporan yang tidak baik, kemudian tempat yang tidak baik,”
tutur Hardi.
Berdasarkan catatan Kortastipidkor Polri, pihaknya menemukan ada beberapa SPPG yang telah di-suspend setelah dilakukan pemantauan langsung oleh BGN. Penyebabnya, lantaran SPPG tersebut ditemukan kondisi tempat operasional yang tidak sesuai aturan.
Memang ada beberapa SPPG yang kemarin saya cek itu sedang kondisi di-suspend. Karena dilaksanakan pengawasan oleh BGN dicek, ternyata tempatnya itu tidak sesuai. Jadi langsung di-suspend,”
ungkap Hardi.
Pengawasan Menyeluruh
Siswa membawa menu Makan Bergizi Gratis (MBG) menuju ke dalam kelas di SDN 13 Konda, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin (24/8/2026). (ANTARA FOTO/Andry Denisah/YU)
Oleh karenanya, Hardi melanjutkan, pengawasan program MBG harus dilakukan secara menyeluruh. Sebab, program tersebut tidak serta merta fokus pada pemberian makanan bergizi kepada masyarakat, tetapi mencakup seluruh rantai pengelolaan anggaran dan operasional.
Jadi proyek MBG ini bukan hanya makanan yang ada dalam ompreng, tapi bagaimana proses pengadaannya, proses administrasinya, proses pengolahannya dan segala macamnya,”
kata Hardi.
Jadi ada banyak sekali titik-titik yang harus kita awasi bersama, karena kita tahu ini adalah uang kita, uang masyarakat, yang digunakan untuk masyarakat lagi,”
