Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyoroti langkah pemerintah mengancam, untuk mencabut izin pedagang yang menjual beras di atas harga eceran tertinggi (HET).
Wakil Ketua Komisi IV DPR, Alex Indra Lukman meminta agar pemerintah tidak ‘bertangan besi’ mengintervensi harga pasar produk beras.
Respons ini disampaikan usai ada keluhan dari Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi).
Menurut Alex, jika harga beras naik di pasar pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog harus singap bergerak menstabilkan harga beras.
Jika harga pasar naik, pemerintah punya instrumen sangat lengkap untuk menstabilkannya kembali. Bapanas dan Bulog harusnya tangkas bergerak di saat harga melonjak. Kini pemerintah malah ambil jalan pintas, bertindak represif pada pedagang,” ujar Alex dalam keterangannya, Rabu (29/10/2025).
Alex mengatakan, yang perlu dikerjakan pemerintah yakni memastikan kelompok rentan adalah pihak yang akan jadi penerima manfaat dari program subsidi yang digelontorkan, dalam hal ini baik berupa bantuan pangan atau beras SPHP.
Dengan stok beras di gudang Bulog mencapai 3,8 juta ton, pemerintah bisa membantu kelompok sasaran tanpa harus khawatir. Terlebih, musim panen juga sudah makin dekat, di awal tahun 2026,” katanya.
Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini melanjutkan, bentuk intervensi yang lebih layak dilakukan pemerintah dalam menekan lonjakan harga beras, yakni dengan memperbaiki pola distribusi dan sistem logistik produk beras.
Pemerintah harus menyederhanakan rantai distribusi, sehingga pedagang tidak terbebani biaya pengiriman yang terlalu besar,” katanya.
Sistem logistik menurut Alex, juga harus terus disempurnakan. Sebab Bulog diperintahkan membeli dengan harga terbebas dari kualitas, (at any quality).
Membeli gabah petani dengan mengabaikan kualitas, tentu penuh tantangan. Makanya, kerja tim Bulog harus melebihi rata-rata dalam penanganan gabah yang dibeli dari petani,” tuturnya.
Wakil Ketua Komisi IV DPR ini menyebut, dengan langkah komprehensif, maka stabilisasi harga beras bisa dicapai tanpa menekan pedagang kecil yang berjuang menafkahi keluarganya.
Pemerintah mesti memperkuat distribusi dan keadilan logistik, agar rakyat di seluruh daerah bisa membeli beras dengan harga yang wajar,” tandasnya.
