Pemerintah menyiapkan pengujian ketahanan sistem sebelum portal digitalisasi bantuan sosial (bansos) diterapkan secara nasional. Langkah ini dilakukan karena layanan tersebut diproyeksikan akan diakses sekitar 50 juta masyarakat.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) akan melakukan stress test dan load test untuk memastikan sistem mampu menghadapi lonjakan akses sekaligus menjaga keamanan data masyarakat. Pengujian dilakukan bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebelum roll out nasional pada Oktober 2026.
Pelayanan harus andal, dan karena itu kita tahu ini menyangkut tadi kurang lebih angkanya 50 juta masyarakat yang kemungkinan secara bersamaan akan mengakses portal ini,”
kata Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid usai Rapat Koordinasi Persiapan Rollout Nasional Pelaksanaan Perluasan Piloting Digitalisasi di Kantor Dewan Ekonomi Nasional, Jakarta Pusat, Kamis, 10 September 2026.
Sistem Diuji Hadapi Lonjakan Akses
Menurut Meutya, pemerintah tidak hanya menguji kemampuan sistem menampung pengguna dalam jumlah besar, tetapi juga memastikan aspek keamanan dan perlindungan data masyarakat.
Kita tadi juga sudah sepakat di bawah arahan Pak Luhut untuk melakukan stress test dan load test, bekerja sama tentu dengan BSSN untuk memastikan tadi keandalannya,”
ujar Meutya.
Selain pengujian sistem, pemerintah akan mengatur pola akses masyarakat untuk mencegah penumpukan permintaan pada waktu yang sama. Hal ini menjadi bagian dari persiapan sebelum layanan diperluas ke seluruh wilayah Indonesia.
Digitalisasi bansos sebelumnya telah melalui tahap piloting di sejumlah daerah. Setelah tahap tersebut, pemerintah menyiapkan roll out nasional yang tidak lagi terbatas pada 215 kabupaten.
Meutya mengatakan perluasan layanan dilakukan karena tingginya antusiasme masyarakat terhadap digitalisasi bansos.
Masyarakat sangat antusias, ini ditunggu-tunggu, dan karena itu, kita akan lakukan roll out nasional, tidak hanya lagi di 215 kabupaten,”
tegasnya.
Siapkan Mekanisme Sanggah Data
Di samping kesiapan sistem, pemerintah juga menyiapkan mekanisme untuk menangani persoalan data penerima bansos. Komdigi bersama kementerian dan lembaga terkait menyediakan mekanisme sanggah secara digital bagi masyarakat yang menemukan ketidaksesuaian data.
Ketika ada data yang salah, silakan, kita juga sudah menyiapkan mekanisme sanggah secara sistem. Mekanisme sanggah juga sudah siap untuk kemudian data selalu diperbaiki,”
tegas Meutya.
Mekanisme tersebut memungkinkan data penerima diperbarui setelah layanan berjalan. Dengan begitu, digitalisasi bansos tidak hanya diarahkan untuk memperluas akses layanan, tetapi juga menyediakan kanal bagi masyarakat untuk mengoreksi data yang tidak sesuai.
