Rangkaian libur panjang sejak Lebaran hingga sejumlah long weekend dalam beberapa pekan terakhir membuat volume sampah di Kota Bandung meningkat.
Kondisi tersebut memberi tekanan besar terhadap sistem pengelolaan sampah kota yang masih bergantung pada Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir (TPPA) Sarimukti. Hal ini mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung untuk mengajukan status darurat sampah kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar).
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, mengatakan lonjakan aktivitas masyarakat dan tingginya kunjungan wisatawan selama masa liburan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya timbunan sampah di Kota Bandung.
Menurutnya, beban pengelolaan sampah semakin berat karena Bandung hingga saat ini belum memiliki tempat pembuangan akhir (TPA) sendiri. Akibatnya, pembuangan residu hasil pengolahan sampah masih bergantung pada kuota yang diberikan Pemprov Jabar ke TPPA Sarimukti.
“Selama musim liburan ini, mulai dari libur Lebaran sampai long weekend berturut-turut, beban terhadap daya dukung lingkungan sangat berat. Persoalan sampah menjadi salah satu tantangan terbesar yang kami hadapi,”
ujar Farhan seperti dikutip dari laman resmi Pemkab Bandung.
Antisipasi Pihak Pemkot Bandung
Untuk mengantisipasi penumpukan sampah yang lebih besar, Pemkot Bandung mengajukan penetapan status darurat sampah kepada Pemprov. Farhan mengungkapkan berbagai fasilitas pengolahan sampah yang dimiliki Kota Bandung saat ini terus dioptimalkan. Namun, residu hasil pengolahan tetap membutuhkan lokasi pembuangan akhir yang memadai.
“Kami bisa melakukan pengolahan semaksimal mungkin. Tetapi untuk sisa residu tetap memerlukan dukungan dari pemerintah provinsi karena kewenangan pengelolaan TPPA Sarimukti berada di tingkat provinsi,”
katanya .
Meski demikian, usulan status darurat sampah yang diajukan Pemkot Bandung akhirnya tidak disetujui oleh pemprov.
Menanggapi hal tersebut, Farhan memastikan upaya penanganan sampah tetap akan berjalan. Pemkot Bandung, akan menyiapkan sejumlah langkah alternatif untuk mengatasi persoalan sampah tanpa status darurat.
“Ketika pengajuan tidak disetujui, kita akan cari jalan lain. Persoalan sampah ini harus selesai, tidak bisa ditunda,”
ujarnya.
Salah satu langkah yang disiapkannya adalah penguatan pengolahan sampah di tingkat kewilayahan. Pemkot Bandung menyambut rencana pemprov yang akan menyediakan mesin pengolah sampah di setiap kelurahan.
“Kami menyambut baik bantuan dari Pemerintah Provinsi. Rencananya akan ada mesin pengolahan di setiap kelurahan. Apapun bentuknya, kami siap menerima dan mengoptimalkannya,”
kata Farhan.
Selain memperkuat infrastruktur pengolahan sampah, Pemkot Bandung juga terus mendorong partisipasi masyarakat melalui Gerakan Pilah Sampah dari Rumah (Gaslah). Saat ini jumlah rumah tangga yang melakukan pemilahan sampah mulai meningkat, meski masih jauh dari target yang ditetapkan pemerintah.
Farhan mengatakan perubahan perilaku masyarakat menjadi salah satu kunci untuk mengurangi timbulan sampah yang terus meningkat, terutama saat aktivitas dan mobilitas warga melonjak pada musim liburan.
“Kami lebih mengedepankan edukasi. Perubahan perilaku masyarakat tidak bisa instan, harus bertahap,”
pungkasnya.
