Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengkaji rencana pemerintah untuk belanja energi dan pesawat dari Amerika Serikat. Kajian itu menyusul setelah Menteri Koordinator Ekonomi, Airlangga Hartarto dan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung mendatangi KPK membahas tarif resiprokal AS kemarin, Rabu, 14 Januari 2026.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto menjelaskan dari hasil kajian KPK masih ada celah dalam dalam Rancangan Peraturan Presiden (RaPerpres) yang tengah disiapkan dalam rangka tarif resiprokal dengan Amerika Serikat pembelian energi dan pesawat.
Berdasarkan hasil kajian, temuan mendasar kebijakan extraordinary ini, belum berlandaskan kuat karena hanya bertumpu pada Joint Statement dan belum diterjemahkan ke instrumen hukum mengikat,”
kata Setyo melalui keterangannya, Kamis, 15 Januari 2026.
Tanpa instrumen hukum yang kuat dan kejelasan tarif resiprokal, risiko korupsi dan ketidakpastian hukum di sektor energi menjadi ancaman nyata bagi keuangan negara,”
lanjut Setyo.
Pelaksana Harian Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Herda Helmijaya, menerangkan pembelian energi dari segi minyak mentah masih ada pembatasan. Sebab pemasok minyak mentah hanya dibuka bagi pemegang nota kesepahaman dengan Pertamina berpotensi menghambat persaingan sehat.
