Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) terpilih Thomas Djiwandono, mengakui bahwa ia tidak memiliki pengalaman moneter dalam menjalankan tugas barunya. Namun, ia menilai sudah memiliki pengalaman di pemerintahan, yakni fiskal.
Thomas mengatakan, meski dia tidak memiliki rekam jejak di moneter, tapi ia memiliki beberapa kapabilitas lain yang bisa dilengkapi termasuk pengalamannya sebagai Wakil Menteri Keuangan sejak 18 Juli 2024.
Bahwa saya tidak punya pengalaman moneter, saya tidak bisa pungkiri. Tapi saya memiliki beberapa kapabilitas yang lain, yang bisa melengkapi, dan saya masuk dengan pengalaman saya di fiskal yang cukup apa ya 1,5 tahun ini kan cukup dalam,”
ujar Thomas di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu, 28 Januari 2026.
Thomas merasa, dengan pengalamannya di fiskal cukup untuk melengkapi anggota dewan gubernur Bank Indonesia yang lain. Ia pun meyakini bisa menyesuaikan diri dengan posisi barunya di bank sentral.
Saya nggak melihat itu sebagai sesuatu kekurangan. Kalau itu saya merasa kurang, saya lebih baik nggak maju. Tapi saya merasa saya bisa,”
tuturnya.
Ketika keponakan Presiden Prabowo ini ditanya mengenai tantangan terbesar yang akan dijalankannya sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia, Thomas tidak menjawab secara gamblang. Dia hanya mengatakan bahwa tantangan terbesar mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
Ini mungkin tantangan terbesar semua pemegang atau pemangku kebijakan di ekonomi bagaimana kita bergerak bersama-sama tadi. Itu saya rasa suatu tantangan untuk meraih suatu tantangan yang lebih daripada itu, yaitu pertumbuhan ekonomi yang lebih dari apa yang sudah kita raih selama ini,”
tuturnya.
Di samping itu saat Thomas ditanya mengenai alasannya bersedia dicalonkan sebagai Deputi Gubernur BI, dia mengatakan bukan karena mengiyakan. Namun, ia hanya mengambil kesempatan untuk mengabdi kepada negara.
Saya enggak melihat bahwa oh ya saya kepengen, bukan itu. Tapi karena ada kesempatan ini, kesempatan ini terbuka. Sekali lagi ini pengabdian lagi. Sama aja saya waktu itu pengabdian di Kemenkeu,”
imbuhnya.
