Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menolak wacana pengenaan pajak terhadap jasa jalan tol oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kebijakan itu menunjukkan bahwa pemerintah tidak peka terhadap kondisi ekonomi rakyat.
Sekretaris Eksekutif YLKI, Rio Priambodo menilai bahwa rencana tersebut ‘ngawur’ dan tidak berpihak rakyat. Sebab, pengenaan pajak itu sama saja dengan memindahkan beban negara ke pundak konsumen.
YLKI menilai wacana tersebut tidak hanya ngawur dan tidak berpihak pada rakyat, memindahkan beban negara ke pundak konsumen yang sudah terlalu lama menanggung tarif tol tinggi. Oleh karena itu wacana tersebut harus dikubur dalam-dalam,”
ujar Rio dalam keterangan resmi Rabu, 22 April 2026.
Ketidakpekaan Pemerintah
Rio menuturkan, pengguna jalan tol di Indonesia bukanlah kelompok elit. Mayoritas dari mereka merupakan pekerja, pengusaha kecil, sopir angkutan barang, dan keluarga menengah.
