Ini kan bagian dari kesepakatan. Mau tidak mau kita ambil dari Amerika, karena ada perjanjian yang berkaitan dengan tarif itu,”
kata Ferdi pada owrite, Rabu, 6 Mei 2026.
Menurutnya, dalam situasi global yang memanas, posisi Indonesia menjadi cukup terbatas. Kesepakatan dagang yang melibatkan energi membuat ruang gerak pemerintah tidak sepenuhnya fleksibel, terutama ketika harus menjaga stabilitas hubungan bilateral.
Ferdi juga menyoroti bahwa dorongan untuk mengimpor dari Amerika Serikat tidak selalu sejalan dengan kepentingan nasional. Selain jarak yang jauh, biaya logistik yang tinggi justru berpotensi membebani neraca perdagangan.
Secara ekonomi belum tentu paling efisien, tapi karena sudah masuk dalam kesepakatan, kita jadi harus mengikuti,”
ujarnya.
Ia menambahkan, kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan energi tidak bisa dilepaskan dari kepentingan politik dan perdagangan internasional.
Dalam beberapa kasus, keputusan yang diambil bukan hanya soal kebutuhan domestik, tetapi juga bagian dari strategi diplomasi ekonomi.
Meski demikian, Ferdi mengingatkan agar pemerintah tetap mengedepankan kepentingan jangka panjang nasional. Ketergantungan pada impor energi justruberisiko memperbesar defisit dan menekan stabilitas ekonomi, termasuk nilai tukar rupiah.
Jangan sampai kebijakan seperti ini justru merugikan dalam jangka panjang. Harus ada keseimbangan antara kepentingan dagang dan kepentingan nasional,”
tegasnya.