LPG 3 Kg Disingkirkan, Rakyat Dipaksa Telan CNG Impor AS: Kebijakan Energi atau Titipan Dagang?

Kebijakan pemerintah untuk mengkonversi gas LPG 3 kilogram (kg) dengan compressed natural gas (CNG) menuai kritik dari pakar energi.

Menurut pakar tambang dan energi Ferdi Hasiman, kebijakan tersebut memiliki keterkaitan dengan kebijakan tarif resiprokal, yang mendorong Indonesia untuk menyesuaikan arah kerja sama energi.

Ferdi menilai, langkah Indonesia dalam menyesuaikan kebijakan ini tidak 100 persen menggunakan sumber daya di dalam negeri, melainkan mengambil pasokan CNG dari Amerika Serikat. Terlebih, hal tersebut bukan semata keputusan teknis, melainkan juga bagian dari konsekuensi hubungan dagang kedua negara.

Ini kan bagian dari kesepakatan. Mau tidak mau kita ambil dari Amerika, karena ada perjanjian yang berkaitan dengan tarif itu,”

kata Ferdi pada owrite, Rabu, 6 Mei 2026.

Menurutnya, dalam situasi global yang memanas, posisi Indonesia menjadi cukup terbatas. Kesepakatan dagang yang melibatkan energi membuat ruang gerak pemerintah tidak sepenuhnya fleksibel, terutama ketika harus menjaga stabilitas hubungan bilateral.

Ferdi juga menyoroti bahwa dorongan untuk mengimpor dari Amerika Serikat tidak selalu sejalan dengan kepentingan nasional. Selain jarak yang jauh, biaya logistik yang tinggi justru berpotensi membebani neraca perdagangan.

Secara ekonomi belum tentu paling efisien, tapi karena sudah masuk dalam kesepakatan, kita jadi harus mengikuti,”

ujarnya.

Ia menambahkan, kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan energi tidak bisa dilepaskan dari kepentingan politik dan perdagangan internasional.

Dalam beberapa kasus, keputusan yang diambil bukan hanya soal kebutuhan domestik, tetapi juga bagian dari strategi diplomasi ekonomi.

Meski demikian, Ferdi mengingatkan agar pemerintah tetap mengedepankan kepentingan jangka panjang nasional. Ketergantungan pada impor energi justruberisiko memperbesar defisit dan menekan stabilitas ekonomi, termasuk nilai tukar rupiah.

Jangan sampai kebijakan seperti ini justru merugikan dalam jangka panjang. Harus ada keseimbangan antara kepentingan dagang dan kepentingan nasional,”

tegasnya.