Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, akan menegur Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait rencana pemeriksaan atas wajib pajak peserta Tax Amnesty Jilid II atau Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Ia menilai, DJP sudah berkali-kali melakukan kesalahan terkait pengumuman perpajakan.
Purbaya menegaskan, ke depan DJP tidak akan lagi diberi wewenang untuk mengumumkan kebijakan pajak terbaru. Ia menyatakan, kebijakan pajak hanya akan diumumkan olehnya.
Jadi ya tadi saya akan tegur DJP, dan ke depan kan udah berkali-kali nih pajak mengeluarkan beberapa pengumuman yang agak meresahkan ya ada pajak tol, pajak ini, pajak itu. Jadi nanti ke depan yang bisa mengumumkan kebijakan pajak hanya saya, bukan DJP lagi,”
ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin, 11 Mei 2026.
Hilangkan Simpang Siur Kebijakan
Purbaya mengatakan, keputusan ini diambil untuk menghilangkan informasi simpang siur yang bisa memicu keresahan masyarakat, termasuk dunia usaha. Nantinya, DJP hanya memiliki wewenang sebagai eksekutor.







