Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah pejabat pemerintah di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 8 Juni 2026.
Pertemuan tersebut membahas langkah percepatan pertumbuhan ekonomi, termasuk penyederhanaan perizinan investasi serta tata kelola ekspor komoditas strategis.
Rapat itu dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, serta Chief Operating Officer Danantara Indonesia Dony Oskaria.
Koordinasi DPR dan Pemerintah
Dasco mengatakan pertemuan tersebut merupakan bagian dari koordinasi antara DPR dan pemerintah untuk mempercepat berbagai program strategis yang dinilai dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Pagi tadi dengan pihak pemerintah, dalam hal ini ada Menteri Sekretaris Negara Pak Prasetyo Hadi, Menteri ESDM Pak Bahlil Lahadalia, kemudian Pak Dony Oskaria dari Danantara, serta Pak Supratman Andi Agtas Menteri Hukum. Diskusi pada hari ini adalah kami melakukan koordinasi bagaimana kita mempercepat pertumbuhan ekonomi,”
kata Dasco dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Jakarta.
Menurut politisi Partai Gerindra tersebut, salah satu isu yang dibahas adalah tata kelola ekspor yang akan dijalankan oleh PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) di bawah Danantara. Selain itu, rapat juga menyoroti tata kelola sektor sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Kementerian ESDM.
Kami juga membicarakan tata kelola ekspor yang akan dilakukan oleh DSI yang dibawa Danantara, maupun tata kelola sumber daya mineral yang dibawa Kementerian ESDM,”
ujarnya.
Percepatan Perizinan Investasi
Lebih jauh, rapat itu juga turut membahas upaya mempercepat penerbitan berbagai perizinan investasi guna meningkatkan daya tarik Indonesia di mata investor.
Kami juga berdiskusi bagaimana membuat aturan untuk percepatan-percepatan izin-izin investasi,”
kata Dasco.
Ia menambahkan, pemerintah dan DPR akan memberikan penjelasan lebih lanjut kepada pelaku pasar dan investor terkait skema tata kelola ekspor maupun pengelolaan sumber daya mineral agar memberikan kepastian dan meningkatkan kepercayaan terhadap iklim investasi di Indonesia.
