Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax Green 95, yang melampaui kenaikan Pertamax reguler memunculkan sorotan terhadap keekonomian program bioetanol yang tengah didorong oleh pemerintah.
Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai pencampuran bioetanol dalam bensin hingga saat ini belum terbukti membuat harga bahan bakar minyak lebih terjangkau. Menurut Celios, penggunaan bioetanol justru berpotensi menambah beban fiskal negara.
Pertamax Green 95, yang merupakan campuran bensin RON 95 dengan 5 persen bioetanol berbahan baku tebu, naik 31,7 persen dari Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter per 10 Juni 2026. Kenaikan tersebut lebih tinggi dibandingkan Pertamax (RON 92) yang naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter.
Tidak Otomatis Buat BBM Lebih Murah
Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira dan Manajer Program Bioenergi Trend Asia Amalya Reza Oktaviani, menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan porsi campuran bioetanol tidak otomatis membuat harga bahan bakar nabati (BBN) lebih murah.
Jadi semakin besar campuran bioetanol dengan bensin, maka akan semakin besar juga beban defisit APBN dan akhirnya akan menambah utang pemerintah yang sekarang sudah hampir Rp10.000 triliun,”
kata Bhima dan Amalya dalam keterangan bersama, Jumat, 12 Juni 2026.
Menurut mereka, kenaikan harga Pertamax Green yang lebih tinggi dibandingkan Pertamax memunculkan pertanyaan mengenai harga keekonomian bioetanol yang ternyata lebih mahal dibandingkan bensin konvensional.
Sorotan tersebut muncul di tengah upaya pemerintah mendorong pengembangan bahan baku bioetanol melalui proyek strategis nasional (PSN) berbasis perkebunan tebu guna mendukung ketahanan energi.
Celios juga memperkirakan program food estate dan energy estate untuk pengembangan bahan bakar nabati membutuhkan investasi lebih dari 11 miliar dolar AS atau sekitar Rp176 triliun dalam kurun 10 tahun.
Ini sekitar 89 persen dari total anggaran subsidi energi pada tahun 2026,”
kata Bhima.
Tetap Impor Etanol dari AS
Selain menyoroti kebutuhan investasi yang besar, Celios juga mempertanyakan arah kebijakan pemerintah yang tetap membuka lahan untuk pengembangan tebu, namun pada saat yang sama menyetujui impor etanol dari Amerika Serikat (AS).
Sementara menurut Amalya, minat pasar terhadap bahan bakar berbasis bioetanol masih terbatas dikarenakan masyarakat maupun industri otomotif belum banyak yang beralih atau memodifikasi kendaraan untuk menggunakan bahan bakar tersebut.
Celios juga menilai biaya pengembangan bioetanol akan semakin besar akibat pembukaan lahan food estate dan energy estate dalam skala luas, termasuk di Merauke, Papua Selatan. Kondisi tersebut dinilai berpotensi meningkatkan biaya produksi dan logistik yang pada akhirnya dibebankan kepada rantai pasok energi nasional.
Artinya sebenarnya masyarakat di lokasi food estate juga tidak menikmati hasil dari proyek bioetanol dari segi biaya hidup yang semakin mahal. Pembukaan lahan deforestasi seharusnya juga dihitung masuk sebagai kerugian perekonomian dari pencampuran bioetanol. Jadi narasi bioetanol adalah narasi yang dipaksakan dalam konteks krisis energi saat ini,”
tegas Bhima.
