Pemadaman listrik bergilir yang berulang kali tak dipandang sebagai gangguan teknis semata. Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat berpendapat pemadaman listrik bergilir sejak 8 Juni, justru mencerminkan persoalan yang lebih mendasar dalam tata kelola sektor ketenagalistrikan nasional.
“Pemadaman bergilir memang bisa dipicu gangguan pembangkit, beban sistem, pemeliharaan jaringan, atau persoalan pasokan energi primer. Namun jika pemadaman terjadi berulang dan berdampak luas, ia tidak boleh berhenti disebut sebagai masalah teknis,”
kata Achmad pada Owrite, Selasa, 23 Juni 2026.
Menurut dia, dalam sektor yang bersifat vital, gangguan teknis yang berulang merupakan gejala persoalan tata kelola yang perlu mendapat perhatian serius.
Monopoli
Achmad pun menyoroti posisi PT PLN (Persero) yang berada dalam struktur monopoli alamiah yang ditopang negara. Kondisi tersebut membuat masyarakat tidak bisa beralih pilihan ketika kualitas layanan mengalami gangguan.
“Konsumen tidak mudah berpindah kepada penyedia listrik lain ketika layanan buruk. Oleh sebab itu, akuntabilitas PLN dan pemerintah harus lebih tinggi daripada perusahaan biasa,”
ujar dia.
Ketiadaan mekanisme persaingan pasar seharusnya diimbangi dengan penguatan pengawasan dan akuntabilitas penyelenggara layanan listrik.
Stok dan Kualitas Batu Bara Jadi Penilaian
Achmad mencontohkan persoalan pasokan batu bara sebagai salah satu aspek yang menunjukkan kompleksitas tata kelola ketenagalistrikan. Kebutuhan batu bara PLN pada 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 154 juta ton, sementara kontrak yang tersedia sekitar 134 juta ton.
Selain persoalan volume, menurut Achmad, kualitas batu bara juga menjadi faktor penting karena tidak seluruh pembangkit dapat menggunakan spesifikasi yang sama.
“Ini artinya, pasokan aman di tingkat nasional belum tentu berarti aman di pembangkit tertentu. Ibarat dapur besar, memiliki beras di gudang tidak menjamin makanan matang jika beras yang datang salah jenis, terlambat, atau tidak sesuai kebutuhan dapur,”
terang dia.
Sasar Kelompok Bawah
Achmad mengkritik pula dampak pemadaman listrik paling besar justru dirasakan kelompok masyarakat berkemampuan paling terbatas untuk menghadapi gangguan tersebut.
“Kelompok paling terdampak bukan selalu yang paling keras bersuara. Mereka adalah rumah tangga berpendapatan rendah, pelaku usaha mikro dan kecil, pedagang makanan, pekerja informal, pasien yang bergantung pada alat listrik, serta warga di kawasan padat yang tidak memiliki cadangan energi,”
ucap dia.
Kemudian, masyarakat mampu dan perusahaan besar umumnya masih memiliki pilihan seperti genset, baterai cadangan, atau sistem back-up power. Sebaliknya, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah tidak memiliki bantalan yang sama.
“Di sinilah pemadaman listrik memperlihatkan wajah ketimpangan. Gangguan yang secara teknis sama dapat menimbulkan beban ekonomi yang berbeda. Satu jam listrik padam bagi rumah tangga mapan mungkin hanya berarti pendingin udara mati. Bagi pedagang kecil, satu jam itu bisa berarti pendapatan harian hilang,” .
kata dia
Ia menegaskan bahwa dampak pemadaman seharusnya tidak hanya diukur dari berapa lama gangguan berlangsung, tetapi juga dari kelompok masyarakat yang harus menanggung kerugian terbesar.
Ketergantungan
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa ketergantungan masyarakat terhadap listrik saat ini sudah sangat tinggi. Kapasitas terpasang pembangkit nasional pada akhir 2025 dilaporkan mencapai sekitar 107,51 gigawatt. Sementara konsumsi listrik per kapita meningkat dari 1.411 kWh pada 2024 menjadi 1.584 kWh pada 2025.
Merujuk data Badan Pusat Statistik menunjukkan jumlah pelanggan PLN pada 2024 mencapai 92,87 juta pelanggan, dengan sekitar 84,66 juta di antaranya merupakan pelanggan rumah tangga.
“Angka ini menunjukkan bahwa listrik bukan lagi fasilitas tambahan, melainkan fondasi utama kehidupan sosial ekonomi,”
tutup Achmad.
