DJP Belum Berencana Tarik Pajak Rumah Kontrakan pada 2027, Alasannya Begini

Perlu kami jelaskan bahwa penghasilan dari penyewaan tanah dan/atau bangunan pada dasarnya memang telah menjadi objek Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, hal tersebut bukan merupakan pengenaan jenis pajak baru,”

terangnya.

Inge menuturkan, dalam menjalankan fungsi pengawasan kepatuhan DJP menggunakan pendekatan berbasis data dan analisis risiko dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan, proporsionalitas, serta kondisi ekonomi masyarakat. Sehingga, pengawasan tidak dilakukan berdasarkan kepemilikan rumah kontrakan.

Pengawasan tidak dilakukan semata-mata berdasarkan kepemilikan rumah kontrakan, melainkan dengan mempertimbangkan profil dan tingkat risiko kepatuhan Wajib Pajak secara menyeluruh,”

tuturnya.

DJP kata Inge memahami, karakteristik pemilik rumah kontrakan beragam, termasuk masyarakat yang memiliki rumah kontrakan dalam skala kecil sebagai salah satu sumber penghasilan. Sehingga, pelaksanaan pengawasan dilakukan secara terukur dan proporsional.

Oleh karena itu, pelaksanaan pengawasan dilakukan secara terukur dan proporsional serta tetap mengedepankan pendekatan persuasif dan edukatif dalam mendorong kepatuhan perpajakan. DJP terus mengedepankan prinsip keadilan, kepastian hukum, serta kemudahan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan,”

imbuhnya.