Wacana pemerintah untuk merevisi dan menaikkan harga batu bara untuk kebutuhan dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO) mulai menuai kritik keras.
Kebijakan yang sedang dipertimbangkan tersebut dinilai bukan sekadar persoalan sektor energi, tetapi juga mencerminkan lemahnya posisi negara dalam menghadapi kekuatan industri batu bara.
Analis Kebijakan Publik Faisal Sallatalohy mengatakan rencana tersebut menunjukkan pemerintah sedang berada dalam tekanan besar dari kelompok pelaku usaha tambang.
Bahlil pertimbangkan revisi naik harga DMO. Bentuk nyata pemerintah sedang dipukul keras kekuatan oligarki batu bara,”
kata Faisal Sallatalohy kepada Owrite, Senin, 22 Juni 2026.
Menurutnya, persoalan tersebut memperlihatkan bahwa kendali terhadap sektor pertambangan tidak sepenuhnya berada di tangan negara, meskipun regulasi terkait kewajiban pasokan batu bara domestik telah tersedia.
Untuk diketahui, harga DMO batu bara nasional dipatok sebesar 70 dolar AS per ton untuk sektor kelistrikan umum. Sementara itu, harga batu bara internasional saat ini diperdagangkan sekitar 144 dolar AS per ton, membuat harga ekspor jauh lebih mahal daripada harga DMO.
Menunjukkan produksi tambang dikendalikan supremasi oligarki. Pemerintah tidak berdaya. Padahal ada regulasinya,”
ucapnya.
Faisal mempertanyakan mengapa pemerintah, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Komisi XII DPR RI, tidak mengambil langkah tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang dinilai tidak menjalankan kewajibannya secara optimal.
Kenapa ESDM dan Komisi XII gak berani panggil lalu bertindak tegas terhadap oligarki itu? Berikan teguran keras, berikan sanksi?,”
tanya Faisal.
Lulusan doktoral Universitas Trisakti itu menegaskan, negara seharusnya memiliki instrumen yang cukup untuk memaksa pelaku usaha memenuhi kewajiban pasokan energi dalam negeri tanpa harus mengorbankan kepentingan publik.
Bukankah mereka harus dipaksa memenuhi kewajibannya. Kenapa negara harus kalah?,”
herannya.
Dikatakan Faisal, jika harga DMO benar-benar dinaikkan, pihak yang pertama kali merasakan tekanan adalah PLN. Beban biaya produksi listrik diperkirakan meningkat di tengah kondisi keuangan perusahaan yang disebut sedang menghadapi tekanan cukup berat.
Jika dinaikkan harga DMO, yang kalah adalah PLN tertimpa kenaikan biaya pokok produksi di tengah lonjakan kerugian 84 persen,”
jelasnya.
Dampak berikutnya, lanjut Faisal, berpotensi menjalar ke masyarakat melalui kenaikan tarif listrik maupun membengkaknya subsidi energi yang harus ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Rakyat berpotensi kepukul lewat risiko kenaikan tarif. APBN tertekan kenaikan defisit akibat lonjakan tanggungan subsidi listrik,”
tegasnya.
Ia juga menyoroti pihak-pihak yang menurutnya justru akan memperoleh keuntungan apabila harga DMO mengalami kenaikan.
Sementara pemain besar oligarki tambang yang merupakan kawan-kawan Presiden Prabowo itu, mendapat selisih margin dan keuntungan yang meningkat,”
ungkapnya.
Di akhir pernyataannya, Faisal melontarkan kritik keras kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terkait wacana tersebut.
Hentikanlah ba***mu Bahlil. Harusnya malu sama rakyat. Ini malah makin PD ngoceh sana-sini, manipulasi opini publik untuk tutupi lemahnya posisi negara hadapi kekuatan oligarki. Mundur bang,”
tutup Faisal.
