Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapati fakta baru terkait kasus korupsi yang menjerat Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Hulu Sungai Utara (HSU) Kalimantan Selatan (Kalsel), Albertinus Parlinggoman Napitupulu.
KPK mengungkapkan, Albertus memotong anggaran internal kemudian mencairkannya tanpa ada surat dinas. Fakta tersebut setelah penyidik KPK memeriksa Albertus bersama 15 orang saksi lainnnya di Polda Kalsel pada 29-30 Desember 2025. KPK menggali pemerasan yang dilakukan Albertinus di lingkungan kerjanya.
Selain itu penyidik juga meminta keterangan dari saksi, terkait proses dan mekanisme yang dilakukan dalam pemotongan anggaran di internal Kejari,”
ungkap Jubir KPK, Budi Prasetyo melalui keterangannya, Kamis, 1 Januari 2026.
Dimana pemotongan yang dilakukan oleh tersangka melalui bendahara tersebut, yakni dengan mencairkan anggaran tanpa adanya surat perintah perjalanan dinas (SPPD),”
lanjut dia.
Kata Budi, penyidik juga mendalami besaran uang pemerasan yang dilakukan oleh para tersangka ke sejumlah dinas terkait. Hasil keterangan saksi itu akan ditelaah lebih lanjut.







