Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai pernyataan eks Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas tidak selaras mengenai pembagian kuota haji reguler dan khusus yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi. Yaqut bilang pembagian 20 ribu kuota haji tambahan untuk Indonesia mengikuti Yuridiksi Arab Saudi.
Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo menegaskan pemberian kuota tambahan itu seharunya memprioritaskan jemaah haji guna memangkas antrean yang sangat panjang. Pembagian tersebut semestinya 92 persen kuota haji reguler dan 8 persen kupta haji khusus.
Pemberian tambahan 20 ribu kuota itu adalah untuk memangkas panjangnya antrean ibadah haji di reguler gitu ya. Tapi kemudian kenapa dilakukan splitting 50 persen reguler 50 persen khusus. Ya artinya kalau kita kroscek dengan latar belakangnya sendiri sudah tidak sinkron,”
kata Budi kepada wartawan di KPK, Rabu, 25 Februari 2026.
Menurut KPK, adanya penambahan pada kouta haji khusus dari 8 persen menjadi 50 persen saja sudah terjadi penyimpangan. Terlebih KPK mendapati ada aliran uang panas dari penambahan kuota tersebut.






