Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Hukum

TNI Sebut Motif Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dendam Pribadi, Saling Kenal?

"Untuk motif, sampai dengan saat ini yang kami dalami melalui Berita Acara Pemeriksaan bahwa motif yang dilakukan oleh para terdakwa ini masih dendam pribadi terhadap saudara AY," ungkap Kepala Oditurat Militer II-07 Jakarta, Chk Andri Wijaya kepada wartawan, Kamis, 16 April 2026.

Kepala Pengadilan Militer (Kadilmil) II-08 Jakarta Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto (kanan) bersama Kepala Oditur Militer Kolonel Chk Andri Wijaya (kiri) memberikan keterangan kepada awak media usai pelimpahan berkas perkara penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andrie Yunus di Pengadilan Militer II-08 Jakarta
Kepala Pengadilan Militer (Kadilmil) II-08 Jakarta Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto (kanan) bersama Kepala Oditur Militer Kolonel Chk Andri Wijaya (kiri) memberikan keterangan kepada awak media usai pelimpahan berkas perkara penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andrie Yunus di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Kamis (16/4/2026). Oditurat Militer 07-II Jakarta melimpahkan berkas perkara kasus dugaan penyiraman air keras ke Pengadilan Militer II-08 Jakarta dan sidang dakwaan keempat terdakwa akan digelar pada (29/4/2026). (ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/agr)

Oditur Militer II-07 menyerahkan berkas perkara empat prajurit TNI tersangka kasus penyiraman air keras Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, ke Pengadilan Militer II-08 Jakarta Timur. TNI mengungkapkan penyiraman tersebut dilatarbelakangi dendam pribadi.

Untuk motif, sampai dengan saat ini yang kami dalami melalui Berita Acara Pemeriksaan bahwa motif yang dilakukan oleh para terdakwa ini masih dendam pribadi terhadap saudara AY,”

ungkap Kepala Oditurat Militer II-07 Jakarta, Chk Andri Wijaya kepada wartawan, Kamis, 16 April 2026.

Dalam pelimpahan berkas perkara tersebut meliputi keempat tersangka, yakni Sersan Dua Marinir Edi Sudarko, Letnan Satu Marinir Budhi Hariyanto, Kapten Marinir Mandala Dwi Prasetia, dan Letnan Satu Pasukan Kopasgat Sami Lakka.

Lalu 11 barang bukti diantaranya satu gelas tumbler, kaca mata, kaos putih, satu pasang sepatu, celana panjang, kemeja, helm hitam dan busa, flash disk berisikan video, satu botol aki bekas, dan satu botol sisa cairan pembersih karat. Kemudian dua unit sepeda motor.

Iklan

Andri melanjutkan, berkas lain diserahkan diantarnya keterangan delapan orang saksi yang sudah dimintai keterangan oleh Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI. Diantaranya lima orang dari militer dan tiga orang sipil.

Tanpa Keterangan Andrie Yunus

Namun dari tiga orang sipil yang sudah dimintai keterangan, Puspom TNI belum pernah meminta keterangan dari Andrie Yunus. 

Andri mengakui, penyidik sudah berupaya untuk meminta keterangan korban sebanyak dua kali melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Hanya saja, permintaan itu tidak digubris sebab kondisi Andrie yang masih terbaring di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM).

Ada penyampaian dari LPSK tersebut bahwa saksi korban belum bisa dimintai keterangan sampai dengan beberapa waktu ke depan, dan kami dalam hal ini tidak tahu karena alasan kesehatan,”

ujar dia.

TNI berdalih berkas perkara tindak pidana oleh empat prajuritnya masih tetap dinyatakan lengkap, sebab telah memenuhi unsur hukum berdasarkan kecukupan dua alat bukti yang dikantonginya.

Sehingga lebih dari dua alat bukti tersebut yang menjadi pedoman dari penyidik untuk segera melimpahkan,”

ujar Andri.

Dia menekankan, berkas perkara kasus penyiraman air keras Wakil Koordinator KontraS itu dengan mengedepankan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Agar kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan bagi masyarakat segera terwujud. Dan juga kami ingin transparansi serta akuntabel bisa dilaksanakan sehingga tidak ke mana-mana,”

tutup dia.

Hukuman Penjara Maksimal 12 Tahun

Andri melanjutkan, pihaknya bakal mendakwa keempat tersangka dengan pasal berlapis. Yakni Pasal Pasal 469 ayat (1) jo Pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun penjara. 

Subsider, Pasal 448 ayat (1) jo Pasal 20 huruf C dengan ancaman pidana penjara maksimal 8 tahun. Subsider, Pasal 467 ayat (1) jo ayat (2) jo Pasal 20 huruf C dengan ancaman maksimal 7 tahun.

Iklan

Topik terkait

Penulis dan penyunting

  • Reporter

    Reporter OWRITE berfokus pada peliputan isu hukum, kriminal, dan nasional. Setelah resmi menyandang Sarjana Ilmu Komunikasi di Universitas

  • Redaktur Pelaksana

    Amin Suciady adalah jurnalis di OWRITE yang meliput politik, hukum, ekonomi, dan peristiwa. Ia juga dikenal sebagai peneliti sejarah lokal