Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Bos PT Blueray Cargo, Jhon Field melakukan suap berasama-sama dua anak buahnya Rp63 miliar untuk pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) dalam kegiatan importasi barang.
Kedua anak buah Jhon Field ikut terserat dalam kasus korupsi tersebut yakni Dedy Kurniawan Sukolo selaku Manager Operasional Custom Clearance Pelabuhan dan Andri selaku Ketua Tim Dokumen Importasi.
Telah turut serta melakukan beberapa tindak pidana yang saling berhubungan, sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, memberi atau menjanjikan sesuatu,”
ujar Jaksa dalam surat dakwaannya dikutip, Kamis, 7 Mei 2026.
Jhon dan anak buahnya memberikan sejumlah uang Rp61,3 miliar dalam bentuk mata uang dolar Singapura ke pejabat Bea Cukai. Selain uang, terdakwa juga memberikan fasilitas berupa hiburan dan barang mewah senilai Rp1,8 miliar. Seluruh suap itu diberikan dalam rentang waktu Juli 2025 sampai Januari 2026.
Uang dan fasilitas yang diberikan tersebut ditujukan proses barang impor itu tanpa melalui kepabeanan Bea dan Cukai
Dengan maksud supaya pejabat tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yaitu agar mengupayakan barang impor milik Blueray Cargo (Grup) lebih cepat keluar dari proses pengawasan di bagian Kepabeanan DJBC,”
ungkap jaksa.
Awal Pertemuan
Kasus itu bermula dari Bos PT Blueray bertemu dengan Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC periode September 2024–Januari 2026, Rizal di sebuah restoran kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Mei 2025. Jhon memperkenalkan diri sebagai pimpinan Blueray Cargo, perusahaan yang bergerak di bidang jasa impor (logistik) dan kepabeanan.
Pertemuan dilanjutkan antara Jhon dengan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan I Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC, Orlando Hamonangan Sianipar di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Dalam pembahasannya, Jhon mengeluhkan kondisi pengiriman barang-barang impor perusahaannya yang masuk jalur merah meningkat, serta terkena dwelling time.
Menindaklanjuti keluhan itu, Orlando langsung memerintahkan anak buahnya menyusun rule set targeting dengan parameter database DJBC. Hanya saja rule set itu dibuat dengan menyesuaikan persentase jalur merah terhadap importir yang dinilai berisiko tinggi, salah satunya Blueray Cargo.
Alih-alih memoloskan barang importir itu, Jaksa menyebut pejabat Bea Cukai memodifikasi dokumen sebagai acuan informasi awal dalam memilih jalur pelabuhan laut yang tidak berisiko tinggi.
Atas dasar itu pula, Blueray Cargo mendapatkan akses VIP pengriman barang-barang berisiko tinggi melalui jalur hijau lebih cepat dari proses pengawasan di Bagian Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Adapun terkait proses pengeluaran barang-barang milik Blueray Cargo (Grup) tersebut, selalu dipermudah oleh Rizal, Sisprian Subiaksono, dan Orlando Hamonangan Sianipar dengan tidak melakukan proses pengawasan dan pemeriksaan secara mendetail,”
ucap jaksa.
Pemberian Uang
Jaksa kemudian merinci pemberian uang Jhon Field kepada para pejabat Bea Cukai sejak Juli 2025. Terdakwa memberikan uang Rp8,2 miliar kemudian dibagi Rp2 Miliar untuk Rizal, Rp1 miliar untuk Sisprian Subiaksono selaku Kasubdit Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC. Lalu Orlando Rp600 juta.
Pada Oktober 2025, Jhon memberikan uang total Rp8,78 miliar dengan porsi Rizal Rp2 miliar, Sisprian Rp1 miliar, Rp600 juta untuk Orlando. Pada 1 Desember 2025, Bos PT Blueray memberikan uang panas lagi sebesar Rp8,84 miliar dibagi untuk Rizal Rp2 miliar, Sisprian Rp 1 miliar, dan Orlando Rp 600 juta.
Lanjut pada 3 Januari 2026, Jhon Field menggelontorkan uang Rp1,84 miliar untuk fasilitas hiburan dan barang mewah. Rinciannya hiburan senilai Rp 1,4 miliar dan berupa barang mewahnya seperti jam tangan merek Tag Heuer senilai Rp 65 juta dan mobil Mazda CX-5 senilai Rp 330 juta.
Atas perbuatannya, Jhon Field dkk didakwa melanggar Pasal 605 Ayat 1 huruf a atau Pasal 606 Ayat 1 KUHP juncto Pasal VII angka 49 Pasal 66 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 126 ayat 1 KUHP
