Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa mengambil alih kasus mantan Jampidsus Febrie Adriansyah.
Yusril menjelaskan, saat ini kasus tersebut diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk melanjutkan proses penyidikan. Selama proses penyidikan berjalan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum, tak ada alasan bagi KPK untuk mengambil alih perkara tersebut.
Yang dalam proses ini sebenarnya terbuka peluang bagi KPK untuk melakukan supervisi seperti yang diatur dalam Undang-undang. Bahwa meskipun yang menyidik perkara korupsi itu polisi ataupun jaksa. Tapi, KPK diberikan kewenangan untuk melakukan supervisi,”
kata Yusril di Istana Negara, Jakarta, dikutip pada Selasa, 21 Juli 2026.
Yusril mengatakan, KPK memang memiliki kewenangan mengambil alih penyidikan perkara korupsi. Namun, kewenangan itu baru digunakan bila penanganan perkara tak berjalan sebagaimana mestinya.







