Namun apabila terbukti melakukan korupsi dan TPPU, maka hukumannya memang seharusnya menjadi yang terberat. Sebab, yang bersangkutan merupakan pejabat pada posisi yang sangat tinggi dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Jadi wajar apabila ekspektasi masyarakat terhadap integritasnya juga sangat tinggi,”
tegasnya.
Dikatakan pakar TPPU pertama di Indonesia itu, dugaan perkara yang menjerat Febrie kemungkinan memiliki nilai yang besar.
Menurut Yenti, besarnya dugaan uang pelicin atau gratifikasi dapat menjadi indikasi bahwa perkara utama yang diduga dilindungi bernilai jauh lebih besar, meski hal itu harus dibuktikan melalui proses hukum.
Kalau pelicinnya saja sebesar itu, maka pertanyaannya, seberapa besar kasus yang sedang ‘dilicinkan’ atau ditutupinya? Logikanya sederhana. Misalnya seseorang melakukan korupsi Rp1 triliun, tidak mungkin dia memberikan Rp2 triliun kepada orang yang membantunya. Pasti jumlah pelicinnya jauh lebih kecil dari nilai kejahatan utamanya,”
jelasnya.
Ia berharap, aparat penegak hukum mengusut perkara tersebut hingga tuntas agar seluruh rangkaian dugaan tindak pidana dapat terungkap.
Artinya, kalau jasa haramnya saja nilainya sudah sangat besar, maka perkara utama yang dilindungi kemungkinan jauh lebih besar lagi. Karena itu saya berharap kasus ini dibongkar secara menyeluruh,”
ujar Yenti.
Selain itu, ia juga menyoroti pelimpahan penanganan perkara tersebut ke Kejaksaan Agung. Menurutnya, apabila terdapat potensi konflik kepentingan atau persoalan lintas lembaga, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki kewenangan mengambil alih penanganan perkara sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Kalau lintas lembaga, instrumennya hanya ada dalam Undang-Undang KPK. KPK memang dibentuk sebagai pusat pemberantasan korupsi. Ini bukan soal merendahkan kepolisian atau kejaksaan. Memang desain sistem hukum kita seperti itu,”
paparnya.
Karena itu, KPK diberi kewenangan mengambil alih perkara apabila terdapat konflik kepentingan, penanganannya bermasalah, atau menjadi sorotan publik,”
pungkas Yenti.
