Pemerintah China kembali menegaskan pentingnya empat dokumen politik yang selama puluhan tahun menjadi pondasi hubungan Beijing Tokyo, terutama terkait status Taiwan.
Sikap ini disampaikan setelah pernyataan kontroversial Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, dianggap bertentangan dengan komitmen yang telah disepakati kedua negara.
Dalam konferensi pers di Beijing, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning menyatakan bahwa komentar Takaichi “secara serius melanggar semangat empat dokumen politik China–Jepang dan merusak landasan hubungan bilateral.”
Pernyataan Takaichi yang dimaksud diucapkan dua pekan lalu, ketika ia menyebut bahwa tindakan militer China terhadap Taiwan dapat mengancam kelangsungan hidup Jepang. Ia bahkan menolak menarik kembali ucapannya meski menuai kritik.
Komentar tersebut menimbulkan kekhawatiran bahwa Jepang dapat menggunakan situasi Taiwan sebagai dasar menerapkan hak bela diri kolektif, yang berpotensi membuat Tokyo mendukung langkah militer Amerika Serikat jika China melakukan blokade terhadap Taiwan.
Soal Komitmen ‘Satu China’
Mao mengingatkan kembali bahwa ketika kedua negara membahas normalisasi hubungan pada 1970-an, China telah menyampaikan tiga prinsip utama.
Pertama Republik Rakyat China adalah satu-satunya pemerintahan sah yang mewakili seluruh China.
Kedua Taiwan merupakan bagian tak terpisahkan dari RRC. Ketiga, Perjanjian Taiwan–Jepang sebelumnya tidak sah dan harus dibatalkan.
Untuk terakhir untuk memperkuat pernyataan itu, Mao menyinggung kembali empat dokumen penting dalam hubungan China–Jepang.
Pertama pernyataan bersama 1972, yang menjadi dasar pembukaan hubungan diplomatik, menyatakan Jepang menghormati posisi China bahwa Taiwan adalah bagian dari RRC.
Ada juga perjanjian Damai dan Persahabatan 1978, yang menegaskan komitmen untuk mematuhi deklarasi 1972.
Deklarasi Bersama 1998, di mana Jepang kembali menegaskan dukungan pada prinsip “satu China”.
Dokumen 2008, yang mengulangi bahwa Jepang harus mengikuti kebijakan tersebut tanpa kerancuan.
Keempat dokumen ini adalah komitmen resmi Jepang dan memiliki implikasi hukum internasional,”
Mao.
Ia menambahkan bahwa siapapun yang memimpin Jepang wajib menghormati kesepakatan itu.
China pun mendesak Jepang “menghentikan tindakan provokatif, mencabut pernyataan keliru, dan mematuhi komitmen historis yang telah ditandatangani.”
Kirim Diplomat ke Beijing Meredakan Situasi
Di tengah meningkatnya ketegangan, Direktur Jenderal Biro Asia dan Oseania Jepang, Kanai Masaaki, tiba di Beijing pada Senin untuk membuka dialog.
Pemerintah Jepang ingin memastikan bahwa posisi mereka tidak berubah sejak komunike 1972.
Ketegangan semakin terasa setelah China mengeluarkan imbauan perjalanan yang meminta warganya menghindari kunjungan ke Jepang.
Langkah tersebut menimbulkan kekhawatiran, terutama bagi sektor pariwisata Jepang yang sangat bergantung pada wisatawan asal China.
