Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan turut bereaksi terkait pernyataan Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa yang berpotensi mengambil pajak dari kapal-kapal yang melintasi Selat Malaka.
Mohamad Hasan mengatakan bahwa setiap keputusan terkait Selat Malaka tidak bisa dibuat secara sepihak, dan negara-negara di kawasan tersebut memang mengadopsi pendekatan berbasis konsensus mengenai keamanan maritim.
Ia juga mencatat bahwa Malaysia, Singapura, Indonesia, dan Thailand memiliki pemahaman yang sejalan mengenai masalah ini, serta melakukan patroli bersama di sepanjang selat untuk memastikan jalur pelayaran kapal yang aman.
Apa pun yang dilakukan di Selat Malaka harus melibatkan kerja sama keempat negara. Itulah pemahaman kami, hal itu tidak dapat dilakukan secara sepihak,”
kata Mohamad Hasan seperti dikutip dari Channel News Asia, Kamis, 23 April 2026.
Selain itu, Mohamad Hasan menuturkan bahwa negara-negara tersebut juga sebelumnya telah membuat kesepakatan bersama tentang patroli dan keamanan Selat Malaka, itu sebabnya, tidak boleh ada keputusan sepihak yang diambil oleh salah satu negara terkait Selat Malaka.
ASEAN sepenuhnya didasarkan pada konsensus. Bahkan di tingkat sub-komite, semuanya didasarkan pada konsensus,”
katanya, merujuk pada Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara.
Selat Malaka Kontribusi 25 Persen Perdagangan Global
Diketahui, Selat Malaka adalah jalur air sempit di Asia Tenggara yang menghubungkan India melalui Laut Andaman ke Tiongkok dan Asia Timur melalui Laut Cina Selatan. Selat ini merupakan salah satu jalur pelayaran terpenting dan tersibuk di dunia, yang menangani lebih dari 25 persen perdagangan global.
Sebelumnya, pada Rabu, 22 April 2026, saat berbicara di sebuah simposium keuangan di Jakarta, Menteri Luar Negeri Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa mengemukakan gagasan untuk mengenakan bea masuk pada kapal-kapal yang melewati Selat Malaka sebagai upaya untuk mendorong posisi strategis RI di sepanjang jalur perdagangan dan energi global.
Purbaya mengatakan bahwa gagasan tersebut, yang didukung oleh Presiden Prabowo Subianto, terinspirasi oleh rencana Iran untuk mengenakan biaya kepada kapal-kapal yang melewati Selat Hormuz. Namun, Purbaya mengakui bahwa menerapkan kebijakan tersebut tidak akan mudah dan bahwa pemerintah Indonesia saat ini masih memandang usulan tersebut sebagai ide awal.
Singapura Tak Akan Ikut Mendukung Usul Purbaya
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan mengatakan pada Rabu pagi bahwa jalur pelayaran melalui Selat Malaka dan Singapura harus tetap terbuka untuk semua. Ia lebih lanjut menekankan bahwa Singapura tidak akan mendukung upaya apa pun untuk membatasinya.
Hak untuk melintas dijamin untuk semua orang. Kami tidak akan berpartisipasi dalam upaya apa pun untuk menutup, melarang, atau mengenakan biaya tol di wilayah sekitar kami,”
imbuhnya.
Dia menambahkan bahwa Malaysia, Indonesia, dan Singapura adalah negara-negara dengan ekonomi yang bergantung pada perdagangan dan menyadari bahwa menjaga Selat Malaka tetap terbuka adalah demi kepentingan mereka.
Di antara kami bertiga, kami memiliki mekanisme kerja sama, bukan untuk memungut tol, tetapi untuk menjaga agar jalan tol tetap terbuka dan mempertahankan posisi tersebut. Intinya di sini adalah bahwa ketiga negara memiliki kepentingan strategis dan selaras secara strategis dalam menjaga agar jalan tol tetap terbuka. Itu bukanlah sesuatu yang dapat anda anggap remeh di banyak tempat lain,”
katanya.
