Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Kesehatan

Bom Waktu Pengungsian Gempa NTT: Pemerintah Jangan Gebyah Uyah Layanan Kesehatan

Data pengungsi perlu dipilah berdasar usia dan status kerentanan sejak awal masa tanggap darurat. Pemerintah jangan menggeneralisasi.

2 menit
Sumber di Google
Sejumlah pasien menjalani perawatan di tenda darurat RSUD Aeramo, Kabupaten Nagekeo, NTT, Senin (24/8/2026).
Sejumlah pasien menjalani perawatan di tenda darurat RSUD Aeramo, Kabupaten Nagekeo, NTT, Senin (24/8/2026). (ANTARA FOTO/Johanes Viandinando/app/tom.)
Syifa Fauziah

Oleh

Jumlah warga yang mengungsi akibat gempa bumi magnitudo 7,7 di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), terus meningkat. Data BNPB per 24 Agustus 2026 mencatat 180.327 jiwa masih berada di pengungsian.

Lonjakan jumlah pengungsi dinilai perlu diikuti perubahan pendekatan dalam penanganan kesehatan. Epidemiolog Dicky Budiman mengingatkan pemerintah agar tidak menerapkan pola bantuan yang mengggeneralisasi seluruh pengungsi, lantaran terdapat kelompok rentan dengan kebutuhan berbeda.

Kelompok seperti lansia, anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, perempuan, dan penyandang disabilitas harus menjadi prioritas dalam fase tanggap darurat. Sebab, pengungsian massal dengan jumlah lebih dari 100 ribu orang dapat menciptakan kondisi yang mendukung terjadinya penularan penyakit seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), diare, penyakit kulit, hingga campak.

Iklan

“Kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, ibu hamil, menyusui, penyandang disabilitas, dan perempuan itu selalu masuk kategori populasi berisiko tinggi dalam fase tanggap darurat,”

kata Dicky, dikutip pada Kamis, 27 Agustus 2026.

Kerentanan

Ia menjelaskan risiko pada kelompok rentan tidak hanya berasal dari penyakit menular. Lansia, misalnya, banyak yang memiliki penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung yang membutuhkan pengobatan rutin.

Masalahnya, dalam kondisi bencana, obat-obatan untuk penyakit kronis justru berpotensi terlewat dalam distribusi bantuan darurat.

“(Hal) yang paling sering terlewat dalam distribusi bantuan-bantuan darurat adalah obat-obatan kronis, obat-obatan untuk penyakit kronis. Bukan makanan,”

ujar dia.

Dicky berpendapat terputusnya pengobatan pada lansia dapat meningkatkan risiko komplikasi akut, seperti stroke dan krisis hipertensi. Kondisi tersebut menjadi semakin berbahaya ketika sistem rujukan kesehatan ikut terganggu akibat kerusakan infrastruktur dan akses jalan belum pulih.

Akurat Data

Maka ia mendorong pemerintah melakukan pendataan kesehatan pengungsi secara lebih terperinci atau disaggregated health surveillance. Data pengungsi, kata dia, perlu dipilah berdasar usia dan status kerentanan sejak awal masa tanggap darurat.

“Jangan generalisasi layanan kesehatan untuk semua. Harus ada pemilahan data,”

ucap Dicky.

Pemilahan tersebut penting agar pemerintah dapat mengetahui titik pengungsian yang berisiko kesehatan paling tinggi, sekaligus menentukan jenis bantuan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelompok.

Iklan