Indonesia masih menghadapi tantangan besar untuk mencapai target penurunan angka kematian ibu (AKI) sesuai Sustainable Development Goals (SDGs) pada 2030.
Berdasarkan hasil SUPAS 2025, AKI Indonesia memang turun 23,8 persen dari 189 pada 2020 menjadi 144 kematian per 100.000 kelahiran hidup, tetapi angka tersebut masih lebih dari dua kali lipat target SDGs sebesar 70 kematian per 100.000 kelahiran hidup.
Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Made Natasya Restu Dewi Pratiwi, mengatakan penurunan AKI secara nasional merupakan kemajuan, tetapi pemerintah masih memiliki pekerjaan besar untuk mengejar target tersebut dalam beberapa tahun ke depan.
Penurunan AKI secara nasional merupakan kemajuan, tetapi angka nasional tidak boleh membuat kita mengabaikan kelompok dan wilayah yang masih menghadapi hambatan berlapis,”
ujar Natasya dalam keterangannya dikutip Kamis, 27 Agustus 2026.
Tata Kelola Kesehatan
Menurutnya, upaya mengejar target AKI 70 per 100.000 kelahiran hidup tidak cukup hanya dilakukan melalui peningkatan pelayanan medis.
Pemerintah perlu memperkuat tata kelola kesehatan sekaligus mengatasi berbagai faktor sosial yang memengaruhi keselamatan ibu selama kehamilan dan persalinan.
Natasya menyebut faktor seperti kondisi sosial ekonomi, tingkat pendidikan dan literasi kesehatan, kondisi geografis, kapasitas sistem kesehatan, norma gender, dukungan keluarga, hingga kerentanan terhadap bencana dan perubahan iklim turut memengaruhi risiko kematian ibu.
Percepatan penurunan AKI tidak dapat hanya berfokus pada aspek klinis, tetapi perlu memperkuat tata kelola, pemerataan akses, serta intervensi terhadap determinan sosial kesehatan,”
katanya.
Tantangan tersebut juga terlihat dari masih lebarnya kesenjangan AKI antarwilayah. Kawasan Nusa Tenggara-Maluku-Papua mencatat AKI mencapai 317 kematian per 100.000 kelahiran hidup, atau sekitar 2,8 kali lebih tinggi dibandingkan angka nasional.
Menurut Natasya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan penurunan AKI harus memperhitungkan karakteristik dan kebutuhan masing-masing wilayah.
Kebijakan yang seragam berisiko tidak mampu menjawab hambatan yang dihadapi perempuan di daerah dengan akses layanan kesehatan terbatas.
Ia juga menyoroti pentingnya memperkuat audit penyebab kematian ibu dengan menggunakan data yang lebih terpilah.
Data tersebut perlu melihat kondisi wilayah, sosial ekonomi, pendidikan, usia, disabilitas, serta kerentanan terhadap bencana dan perubahan iklim.
Ketimpangan antarwilayah juga masih menjadi tantangan serius. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa percepatan penurunan AKI tidak dapat hanya berfokus pada aspek klinis, tetapi perlu memperkuat tata kelola, pemerataan akses, serta intervensi terhadap determinan sosial kesehatan,”
ujar Natasya.
Ia menilai pemerintah perlu memastikan setiap kematian ibu menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kebijakan dan respons di daerah.
Dengan begitu, penurunan AKI tidak hanya terlihat dalam angka nasional, tetapi juga diikuti penyempitan kesenjangan antarwilayah dan kelompok masyarakat.
Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan penurunan AKI seharusnya tidak hanya diukur dari seberapa jauh angka kematian ibu nasional sudah turun, tetapi juga dari apakah kesenjangan antarwilayah dan kelompok masyarakat berhasil diperkecil,”
tutup Natasya.
