Mahasiswa Universitas Mercu Buana (UMB) mengkritik keras terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai belum menjawab persoalan mendasar masyarakat, terutama terkait minimnya lapangan pekerjaan bagi generasi muda dan penggunaan anggaran negara dalam sejumlah program strategis.
Dalam demonstrasi yang digelar bersama elemen mahasiswa lainnya di depan Gedung DPR RI, Komplek Senayan, Jakarta Selatan, Jumat, 19 Juni 2026.
Perwakilan mahasiswa Mercu Buana Rifky Aditya Pratama menegaskan pemerintah harus segera menyusun strategi nasional yang mampu membuka peluang kerja yang sesuai dengan kualitas dan kompetensi generasi muda Indonesia.
“Kami mendesak pemerintah untuk menyusun lapangan pekerjaan nasional yang sesuai dengan kualitas generasi muda,”
kata Rifky di lokasi aksi.
Menurut dia pengangguran di kalangan anak muda tidak bisa terus dibiarkan. Bonus demografi yang selama ini digadang-gadang menjadi kekuatan Indonesia justru berpotensi berubah menjadi beban, apabila negara gagal menyediakan pekerjaan yang layak bagi jutaan lulusan perguruan tinggi dan sekolah kejuruan.
Mahasiswa juga menyoroti kebijakan energi nasional. Mereka meminta pemerintah menjaga ketersediaan BBM bersubsidi dan tidak mengambil keputusan yang semakin membebani masyarakat di tengah tekanan ekonomi.
“Mendesak pemerintah menjaga ketersediaan BBM bersubsidi dan memastikan kebijakan harga BBM dengan mempertimbangkan kemampuan daya beli masyarakat di tengah fluktuasi harga minyak dunia,”
ujar Rifky.
Ruang Sipil Terkekang
Isu lain yang mendapat sorotan adalah menguatnya keterlibatan aparat dalam ruang sipil. Dirinya meminta pemerintah dan DPR meninjau ulang berbagai regulasi yang dinilai berpotensi memperluas peran militer di luar fungsi pertahanan negara.
“Mendesak pemerintah dan DPR RI meninjau kembali regulasi yang berpotensi memperluas keterlibatan militer dalam ruang sipil,”
desak dia.
Rifky juga meminta agar pemerintah dan parlemen mengevaluasi terhadap perubahan Undang-Undang Polri yang dinilai berpotensi memperbesar kewenangan aparat tanpa diikuti penguatan mekanisme pengawasan publik.
“Mendesak evaluasi menyeluruh terhadap pasal-pasal perubahan UU Polri yang berpotensi memperluas kewenangan aparat tanpa penguatan pengawasan publik,”
lanjut Rifky.
Boros Duit
Sorotan paling tajam diarahkan kepada sejumlah program prioritas pemerintah yang menggunakan anggaran besar. Mahasiswa menilai transparansi dan akuntabilitas penggunaan uang negara harus menjadi prioritas.
“Pemerintah melakukan audit dan evaluasi terhadap program Koperasi Desa Merah Putih secara transparan dan akuntabel,”
tegas dia.
Bagi Rifky, masa depan Indonesia tidak cukup dibangun melalui proyek-proyek besar semata. Investasi terbesar harus tetap diarahkan pada pembangunan kualitas manusia melalui pendidikan, riset, teknologi, dan penciptaan lapangan kerja.
“Mendesak peningkatan investasi negara pada pendidikan, riset, inovasi, teknologi, dan penciptaan lapangan kerja sebagai fondasi utama Indonesia Emas 2045,”
tutup Rifky.
