Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti Muhammad Putra menyoroti banyak pejabat publik yang dinilai gagal menunjukkan kapasitas dan kompetensi dalam menjalankan tugas negara.
“Kami melihat bagaimana beberapa lini pejabat itu diisi sama orang-orang yang tidak berkompeten, bagaimana penyampaian pejabat, komunikasinya menyebabkan beberapa masyarakat menjadi marah,”
kata Putra dalam orasinya.
Namun, tuntutan utama yang disuarakan mahasiswa dalam aksi tersebut adalah mengembalikan supremasi sipil sebagai fondasi utama kehidupan bernegara.
“Kami sampaikan bagaimana supremasi sipil harus kembali,”
ujar Putra.
Putra menegaskan mahasiswa menganggap ada kecenderungan keterlibatan aparat dan militer yang semakin luas dalam urusan sipil. Kondisi itu bertentangan dengan semangat reformasi yang selama ini diperjuangkan.
“Karena kami melihat keterlibatan militer dan juga keterlibatan aparat dalam ranah-ranah sipil melanggar batas konstitusi seperti itu,”
tegas dia.
Seruan agar TNI kembali fokus pada tugas pertahanan negara dan tidak memasuki ruang-ruang sipil menjadi salah satu pesan paling kuat dalam aksi tersebut. Putra menegaskan gerakan mahasiswa akan terus berdiri di garis depan untuk mengawal kepentingan masyarakat ketika pemerintah dinilai tidak lagi peka terhadap berbagai persoalan yang dihadapi rakyat.
“Kami berkomitmen bersama, kami bergerak atas tuntutan mahasiswa. Bahwasanya kondisi bangsa ini sudah tidak baik-baik saja,”
jelas Putra.
Ia memastikan mahasiswa tidak akan berhenti menyuarakan kritik selama persoalan yang mereka anggap merugikan rakyat belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.
“Kami akan maju sebagai garis terdepan untuk membela kepentingan masyarakat,”
tutup Putra.
