Pemprov DKI Jakarta raih Anugerah Daerah Terbaik dalam Membangun Tata Kelola yang Mendengar pada Cita Loka Festival 2026. Penghargaan itu diberikan setelah Jakarta berhasil menuntaskan 98 persen aduan warga.
Penghargaan itu diterima langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu, 24 Juni 2026.
Capaian itu menjadi pengakuan atas upaya Pemprov menjadikan aspirasi warga sebagai dasar pengambilan kebijakan.
Berdasarkan data Pemprov DKI, ada 299.410 laporan warga berhasil dituntaskan. Jumlah itu berasal dari total 305.658 laporan yang masuk sejak Januari 2025 hingga Mei 2026.
Laporan tersebut disampaikan oleh 71.112 warga melalui berbagai kanal pengaduan. Aduan yang masuk mencakup layanan publik, fasilitas kota, ketertiban umum, hingga persoalan lingkungan.
Pemprov DKI mengelola laporan masyarakat melalui Sistem Cepat Respons Masyarakat (CRM). Sistem ini menjadi salah satu instrumen utama dalam mempercepat penanganan keluhan warga.
Pramono mengatakan pembangunan Jakarta tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik. Menurutnya, mendengarkan kebutuhan warga menjadi faktor penting dalam membangun kota.
Bagi saya, Jakarta ini kalau mau baik, maju, nyaman, aman, maka yang paling utama adalah bagaimana selain membangun infrastrukturnya adalah mendengar apa yang menjadi keinginan warganya,”
kata Pramono.
Ia menegaskan pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada proyek fisik. Pemerintah juga harus memastikan kebijakan yang dibuat sesuai kebutuhan masyarakat.
Evaluasi Bagi Pemerintah Daerah
Pramono mengaku rutin memantau berbagai masukan warga, termasuk yang disampaikan melalui media sosial. Menurutnya, masukan tersebut menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah.
Berbagai persoalan yang terungkap dari laporan warga antara lain pencurian fasilitas JPO, pemotongan kabel, kebakaran, hingga gangguan layanan publik. Temuan itu kemudian ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait.
Saya bersyukur bahwa saya selalu bisa merespons dengan cepat karena mendengar itulah menjadi kata kunci utama untuk membangun Jakarta ini,”
ujarnya.
Saat ini, Pemprov DKI menerapkan pendekatan collaborative city making dalam pembangunan kota. Konsep ini melibatkan warga, komunitas, pelaku usaha, akademisi, dan pemerintah sebagai mitra.
Melalui pendekatan tersebut, kebijakan diharapkan tidak hanya lahir dari perspektif pemerintah. Namun juga mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat.
Pramono menilai kolaborasi menjadi kunci pembangunan yang lebih terbuka dan berdampak langsung bagi warga. Langkah itu juga menjadi bagian dari transformasi Jakarta menuju kota global yang inklusif dan responsif.
