Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mewanti-wanti, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terkait penyerapan anggaran yang tidak optimal.
Ia mengancam akan memotong anggaran Kementerian PKP bila tak terserap sepenuhnya.
Purbaya mengatakan, kedatangannya ke Kementerian PKP untuk mengecek realisasi penyerapan anggaran yang sudah diberikan oleh Kementerian Keuangan (Keuangan).
Sebetulnya saya kesini mau lihat, bisa menyerap anggaran nggak?. Saya sudah siap-siap memotong tadi,” ujar Purbaya di Kantor Kementerian PKP, dikutip Rabu (15/10/2025).
Purbaya bilang, penyerapan anggaran di Kementerian PKP masih agak lambat. Namun, baik dirinya dan Menteri PKP Maruarar Sirait sudah mengidentifikasi bersama permasalahan lambatnya penyerapan anggaran di Kementerian tersebut.
Tapi tadi memang ada beberapa bagian yang masih agak lambat penyerapannya, Kita deteksi bareng tadi apa masalahnya termasuk dari pembatasan di publik,” katanya.
Purbaya mengancam, akan mengalihkan anggaran Kementerian PKP pada akhir bulan bila tidak terserap sepenuhnya.
Saya ingin lihat akhir bulan seperti apa. Nanti kalau bagus, ya kita nggak pindahin uangnya, tapi kalau ada masalah ya kita pindahin tempat lain dulu,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait atau Ara menargetkan hingga akhir tahun anggaran yang terserap mencapai 96 persen.
Saya janjikan penyerapan kami itu di Desember akhir, ya paling tidak 96 persen itu akan tercapai,” terangnya.
Ara mengungkapkan, saat ini catatan di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih menjadi penghambat anggaran rumah subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) tidak terserap optimal.
SLIK OJK yang menjadi keluhan pengembang. Beliau berkenan untuk membantu nanti dengan OJK, untuk bisa membantu menyelesaikan, memberikan jalan keluar dengan kebijakan Menteri Keuangan, sehingga nanti dari segi demandnya bisa terselesaikan,” imbuhnya.
