Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, masih ada praktik penyelewengan di daerah. Beberapa diantaranya jual beli jabatan hingga proyek fiktif di daerah.
Purbaya mengatakan, berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam 3 tahun terakhir masih ditemukan banyak kasus di daerah, salah satunya praktik jual beli jabatan.
Data KPK juga mengingatkan kita dalam 3 tahun terakhir, masih banyak kasus di daerah. Suap audit BPK di Sorong dan Meranti, jual-beli jabatan di Bekasi, sampai proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan. Artinya reformasi tata kelola ini belum selesai,” ujar Purbaya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Senin (20/10/2025).
Merujuk pada data Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 yang dilakukan oleh KPK untuk menilai risiko korupsi dan efektivitas pencegahan korupsi. Skor nasional terbaru berada di angka 71,53, atau di bawah target 74.
Hampir semua Pemda masih masuk kategori rentan alias zona merah. Provinsi rata-rata 67, kabupaten 69. Jadi, ini memang belum aman,” terangnya.
Akibat masih banyaknya praktik penyelewengan ini kata Purbaya, menyebabkan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar anggaran transfer ke daerah (TKD) dalam APBN 2026 dipotong.
Maka dari itu, Purbaya meminta agar pemerintah daerah berhati-hati, dan memperbaiki kinerja dan tata kelolanya pada tahun depan. Sehingga perekonomian daerah bisa semakin kuat dan mensejahterakan masyarakat.
Coba tolong perbaiki dua triwulan ke depan deh, jadi saya bisa ngomong ke atas, kalau enggak saya dimarahin juga kalau ngomong. Kalau saya kan paling penting, untuk saya yang penting adalah ekonominya bergerak dan bergeraknya merata bukan di pusat saja,” terangnya.
