Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menegaskan, banyak perusahaan perambah hutan yang terdaftar di Kementerian Kehutanan memiliki Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Namun, Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Uli Arta Siagian, tidak bisa memberikan secara detail angka pastinya.
Karena datanya tertutup ya, jadi memang sulit untuk memastikan jumlah pastinya berapa. Nah, kalau di data kami itu sampai ribuan, data PBPH itu di seluruh Indonesia. Kalau yang tidak terdaftar? Nah itu yang masih belum bisa kita akses datanya. Itu jadi problem besar sih sebenarnya saat kita melakukan advokasi, karena ketertutupan data di pemerintah itu juga menjadi halangan,”
ujar Uli kepada owrite baru-baru ini.
Ditegaskannya, dari banyaknya perusahaan perambah itu tidak melakukan reboisasi dan tebang pilih. Hal itu tentu menyebabkan 1,4 juta hektare hutan mengalami deforestasi, khususnya di wilayah Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat.
Enggak, nggak berjalan. Bahkan tebang pilih itu juga nggak berjalan,”
ujar Uli kepada owrite baru-baru ini.
Uli menegaskan, sebenarnya ada kewajiban bagi perusahaan untuk melakukan tebang pilih. Bila ada pohon-pohon yang belum layak untuk ditebang, itu tidak boleh ditebang. Namun fakta di lapangan justru berbeda.






