(Part II) Negara Tanpa Sinyal Internet: Guncangan Birokrasi dan Ketahanan Ekonomi Pasar

Eskalasi konflik geopolitik yang makin memanas, kemudian memunculkan kekhawatiran potensi terjadinya Perang Dunia III.

Pakar keamanan siber sekaligus Chairman CISSReC Pratama Persadha mengingatkan, bahwa jika skenario terburuk itu terjadi, dampaknya tidak hanya berupa kerusakan fisik, melainkan kematian jaringan internet global secara total.

Merespons ancaman tersebut, dia menyarankan pemerintah untuk segera membangun kedaulatan infrastruktur digital yang memungkinkan Indonesia tetap berfungsi meski terisolasi dari dunia luar.

Kalau jadi Perang Dunia 3, yang mati jaringan internet global. Paling yang masih bisa jadi backup adalah internet yang berbasis satelit,”

kata dia.

Namun, ia menekankan bahwa keberadaan internet satelit pun bisa menjadi sia-sia jika pusat-pusat data utama dunia turut menjadi target serangan. Jika server-server besar di dunia mati, maka percuma saja sebab ada internet tapi tak ada kontennya.

Nanti komunikasi bisa balik (menggunakan) radio, itu juga kalau listrik masih ada,”

lanjut Pratama.

Indonesia harus memiliki jaringan domestik yang tetap berjalan tanpa bergantung pada koneksi luar negeri, untuk pemerintahan, perbankan, energi, logistik, maupun pertahanan. Sistem komunikasi pemerintah dan sektor kritis harus punya jalur tertutup sendiri, didukung satelit nasional dan pusat data di dalam negeri.

Selain itu, negara perlu menyiapkan mekanisme “offline mode”, yaitu layanan vital tetap bisa beroperasi meski internet internasional terputus, serta sistem komunikasi darurat seperti radio dan TV terestrial untuk menjaga arus informasi publik.

Intinya, dalam situasi perang global, yang menentukan bukan sekadar kecepatan internet, melainkan kemampuan sebuah negara untuk tetap berdiri dan berdaulat ketika konektivitas dunia luar benar-benar terputus,”

tegas Pratama.

Katastropik Siber

Wakil Ketua Umum 2 Cyber Security Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (APTIKNAS) Alfons Tanujaya, meminta masyarakat untuk tetap tenang namun waspada, sembari mendorong pemerintah memperkuat kedaulatan infrastruktur digital nasional, jika dunia nihil internet.

Alfons berpendapat, narasi mengenai internet mati selama 7 hari 7 malam adalah sesuatu yang terlalu bombastis. Kendati secara teknis kemungkinannya ada, probabilitas kejadian tersebut sangatlah kecil.

Dari sisi kemungkinan bisa saja, tetapi itu sangat kecil kemungkinannya. Dari sisi kemungkinan rumah kita kejatuhan pesawat juga ada saja, kan? Tetapi kalau publik terus khawatir dan jadi ketakutan, maka jadinya tidak produktif dan hidup dalam tekanan. Untuk sesuatu yang probabilitasnya sangat kecil terjadi,”

kata dia kepada owrite.

Alfons menegaskan, bahwa ketergantungan dunia modern pada internet sangat tinggi. Kanal digital saat ini memberikan multiplier effect (efek berganda) pada banyak sektor, khususnya ekonomi.

Jika layanan internet terhenti, otomatis kanal digital yang menjadi tulang punggung aktivitas modern hari ini akan terganggu. Penyebaran informasi, komunikasi, dan layanan digital lain akan terhenti. Jelas akan menimbulkan dampak katastropik,”

jelas Alfons.

Karena itulah dibutuhkan alternatif pilihan dan tidak tergantung pada satu backbone. Umpama kabel optik putus, maka ada alternatif kabel optik lain, sementara yang terputus dibenahi; atau ada alternatif koneksi satelit.

Alfons menyoroti bahwa ancaman terbesar bukanlah jika internet mati merata di seluruh dunia, melainkan jika pemblokiran atau gangguan hanya terjadi pada satu negara tertentu.

Kalau terjadi merata di seluruh dunia, menurut saya tidak perlu dikhawatirkan karena semua tidak mendapatkan keuntungan dari kanal digital. Menjadi masalah adalah jika satu negara diblokir (akses internet), maka negara tersebut tidak akan menikmati keuntungan digitalisasi yang dinikmati negara lain,”

papar dia.

Karena itulah internet tidak boleh dimonopoli oleh satu badan atau negara tertentu saja, serta harus terbuka dan bebas dari intervensi. Sebagai langkah antisipasi, Alfons mendesak pemerintah memastikan independensi akses. Indonesia harus memiliki infrastruktur yang memungkinkan layanan lokal tetap berjalan meskipun koneksi ke luar negeri terputus.

Maka pemerintah harus memastikan negara ini memiliki pusat data yang handal dan bisa mengelola koneksi lokal dengan baik. Ia mencontohkan layanan publik vital seperti imigrasi.

Jangan pakai layanan cloud luar negeri. Kalau internet putus, layanan imigrasi terganggu. Kalau menggunakan layanan cloud lokal, dalam skenario internet keluar diputus, secara teknis layanan di pusat data lokal masih tersedia,”

jelas Alfons.

Jadi layanan kritis yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti keuangan, kesehatan dan lainnya dipastikan tersedia dalam pusat data lokal, sehingga ketika terjadi pemutusan koneksi atau keadaan memakasa (force majeure) layanan lokal yang kritikal masih dapat berjalan dan berfungsi dengan baik.

Sementara bagi warga, kalau memungkinkan jangan tergantung pada satu penyedia layanan (provider) dan miliki alternatif penyedia jika layanan terganggu.

Alfons pun menyarankan adanya standar operasional ketat bagi sektor kritikal seperti perbankan, listrik, air, dan transportasi massal. Selain kewajiban memiliki multiple backbone (jalur koneksi cadangan seperti satelit jika kabel optik putus), diperlukan juga mekanisme kill switch.

Untuk sektor kritikal seperti listrik, air, telekomunikasi, lalu lintas, dan layanan massal harus ada kill switch. Jadi ketika kontrol digital mengalami masalah, bisa langsung berpindah ke pengelolaan non-digital (manual),”

ucap Alfons.

Pemerintah juga disarankan untuk mewajibkan pengelola data digital kritikal menyimpan data di dalam negeri (data localization), dan memastikan koneksi antar pusat data di seluruh wilayah Indonesia berada dalam kontrol pemerintah.

Kembali ke Buku Kas?

Potensi terputusnya jaringan internet secara global atau nasional tak hanya menimbulkan kekhawatiran dari sisi keamanan dan sosial, tetapi juga ancaman serius bagi perekonomian.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai jika skenario tersebut terjadi, dampaknya akan sangat luar biasa karena internet kini telah bergeser menjadi kebutuhan dasar produksi, bukan sekadar konsumsi.

Dampak kalau internet terputus secara nasional dan global ini luar biasa, sangat besar menurut saya. Karena makin banyak dimensi aspek kehidupan manusia pada saat sekarang bergantung pada akses internet. Bukan hanya untuk aktivitas yang minor, tapi juga major seperti untuk bekerja dan mendapatkan pemasukan,”

kata Faisal kepada owrite.

Era sekarang, telepon seluler dan internet tidak lagi sekadar alat sosialisasi. Keduanya bertransformasi menjadi tulang punggung aktivitas ekonomi produktif, mulai dari akses perbankan, mobilitas transportasi, jual beli, hingga pertemuan bisnis.

Faisal membandingkan situasi ini dengan masa pandemi COVID-19, ketika mobilitas fisik dibatasi, internet menjadi penyelamat ekonomi. Namun, jika internet yang kini mati, meski transaksi tatap muka bisa dilakukan, intensitas dan efisiensi ekonomi bakal anjlok drastis.

Ketika ditanya ihwal sektor yang akan mengalami kelumpuhan total dan yang masih bisa bertahan bila skenario ini terjadi, Faisal membedakan antara segmen bisnis sepenuhnya digital dan konvensional.

Masing-masing sektor di Indonesia punya dimensi yang bisa tetap, yang artinya bisa tetap jalan tanpa ada internet. Karena sebagian memang banyak yang sudah terkoneksi dengan internet, tapi ada juga yang masih memiliki kemampuan untuk jalan tanpa internet, baik itu di retail, perdagangan, perbankan pun sekalipun, industri manufaktur, dan transportasi,”

ujar dia.

Segmen transportasi berbasis aplikasi akan menjadi korban pertama yang berhenti beroperasi total. Nasib serupa bakal turut dialami oleh sektor ritel yang hanya mengandalkan penjualan daring (e-commerce). Toko-toko daring yang tidak memiliki gerai fisik dapat kehilangan akses pasar sepenuhnya.

Biarpun ancaman kelumpuhan membayangi sektor digital, Faisal optimis struktur ekonomi Indonesia masih memiliki daya tahan lantaran belum sepenuhnya terdigitalisasi. Sektor-sektor konvensional diprediksi menjadi tumpuan hidup “offline”.

Hal serupa berlaku untuk sistem pembayaran. Bila sistem perbankan digital macet, masyarakat “dipaksa” kembali menggunakan transaksi tunai.

Siapkan Kemandirian Energi dan Pangan

Sementara, anggota Komisi IV DPR Daniel Johan mendorong pemerintah mempersiapkan kemandirian pangan hingga energi guna menghadapi kemungkinan gangguan ekonomi bila perang dunia terjadi.

Hal tersebut ia sampaikan menanggapi pernyataan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang menyampaikan kecemasannya atas dinamika geopolitik global hingga kekhawatiran meletusnya Perang Dunia III. Kekhawatiran SBY dilandasi oleh kondisi dan situasi global saat ini.

Selain mengambil langkah-langkah antisipasi untuk menghadapi situasi terburuk dengan mempersiapkan kemandirian cadangan pangan, energi, dan keuangan untuk menghadapi kemungkinan gangguan ekonomi akibat perang, termasuk peningkatan kemampuan pasukan dan pengembangan teknologi pertahanan. Seperti sistem pertahanan udara dan siber,”

ucap Daniel.

Rakyat juga perlu dipersiapkan menghadapi situasi darurat dan memahami pentingnya menjaga keamanan nasional dan pemerintah harus memastikan keamanan atas sumber daya alam dan infrastruktur, memperkuat kerja sama dan diplomasi regional-internasional guna menghadapi ancaman ini.

Owrite menghubungi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk meminta tanggapan perihal mitigasi pemerintah jika potensi perang dunia ketiga terjadi. Namun, mereka tak merespons.