Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, akhirnya buka suara dengan data konkret di tengah sorotan publik pasca pernyataannya yang menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) “lebih mendesak” dibandingkan pembukaan lapangan kerja.
Ia bilang, MBG dan pembukaan lapangan pekerjaan sama-sama vital. Namun, untuk saat ini MBG yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo lebih mendesak dijalankan.
Pada waktu saya ditanya ‘mengapa MBG penting?’ ‘Apakah MBG itu penting?’ Penting sekali. Apakah MBG lebih penting dari memberi lapangan kerja? Saya mengatakan MBG lebih mendesak daripada lapangan kerja,”
kata Rachmat dalam Prasasti Center for Policy Studies – Prasasti Economic Forum 2026, 29 Januari.
Ia menekankan, MBG bukan sekadar program karitas atau memberi “ikan” (makanan) semata, melainkan juga memberikan “kail” (modal kerja) untuk memutar roda ekonomi nasional.
Pemerintah mengklaim MBG merupakan program strategis nasional yang mendukung pencapaian dua Trisula Pembangunan: Peningkatan SDM Indonesia yang Berkualitas dan Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan.
Program MBG dirancang secara menyeluruh untuk menciptakan multiplier effect pada perekonomian dan mempercepat proses industrialisasi pangan di pedesaan; serta menyerap produk desa dan mendorong hilirisasi produk desa dengan memenuhi standar mutu, sehingga mampu menjadi bagian dari rantai pasok modern.
Untuk menepis anggapan pemerintah abai terhadap pengangguran, Rachmat menyodorkan data terbaru per akhir Januari 2026. Ia mengklaim ekosistem MBG justru menjadi mesin penyerap tenaga kerja baru yang masif.
Kehadiran 22.091 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di seluruh Indonesia berhasil menyerap sekitar 1,4 juta tenaga kerja,”
aku dia.
Rachmat meminta publik melihat MBG sebagai investasi infrastruktur sosial yang “tidak dibatasi hanya pada infrastruktur fisik”.
Logika Terbalik dan Ngawur
Pernyataan Rachmat menuai kritik pedas dari pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio. Dia menilai pernyataan tersebut sebagai logika kebijakan ngawur.
Oh, itu ngawur,”
kata Agus kepada owrite.
Lapangan pekerjaan di sebuah negara sangat penting karena dengan bekerja, dia bisa memenuhi gizi keluarganya. Bukan dibalik. MBG itu membuat rakyat Bergantung pada negara,”
sambung dia.
Artinya, menempatkan bagi-bagi makanan gratis di atas prioritas penciptaan lapangan kerja adalah kekeliruan fatal dalam tata kelola negara. Ia menegaskan, kemandirian ekonomi keluarga melalui pekerjaan adalah kunci utama perbaikan gizi, bukan sebaliknya.
Agus menyoroti bahwa fungsi dasar negara adalah menyejahterakan rakyat melalui pemberdayaan, bukan menciptakan ketergantungan.
Prabowo-Gibran wajib membuktikan 19 juta lapangan kerja yang dijanjikan ketika kampanye. Bahkan, ia tak segan menyebut pola pikir subsidi konsumtif yang mengabaikan aspek produktivitas sebagai langkah mundur yang ekstrem.
Kalau gizi keluarga diberikan (oleh) negara, itu kebodohan yang begitu tolol diterapkan pemerintah. Berarti sampai kapan pun, kalau (rakyat) tidak dikasih gizi, maka tidak bisa pandai, dong? Jadi agak tak jelas itu Kepala Bapenas,”
ujar Agus.
Ketika ditanya apakah pernyataan Rachmat tanda keputusasaan pemerintah, Agus menjawab lugas,
Menurut saya, iya, 100 persen.”
Ia menilai, pemerintah gagal menyediakan lapangan kerja yang memadai, sehingga “terpaksa” mengambil jalan pintas dengan program bantuan sosial berupa makanan agar rakyat tidak bergejolak.
Jadilah orang gelandangan, jadilah orang kelaparan. Itu karena tidak kerja. Jangan dibalik-balik,”
cetus dia.
Klaim Gizi Dipertanyakan
Selain cacat logika, Agus juga menyoroti ketiadaan basis data ilmiah yang membenarkan efektivitas program MBG sejauh ini. Ia mempertanyakan klaim kenaikan gizi yang digemborkan pemerintah, mengingat program ini berjalan tanpa data awal dan tolak ukur keberhasilan yang jelas.
Maka pemerintah harus membuka data perihal efektivitas MBG, misalnya bukti kenaikan gizi anak secara nasional. Karena banyak masalah—mulai dari ribuan kasus keracunan makanan hingga ketidaksiapan regulasi—Agus mendesak pemerintah menerapkan moratorium (penghentian sementara) program MBG.
MBG ini tidak ada payung hukum yang kuat kecuali UU Kesehatan dan Perpres BGN. Saya bilang moratorium dahulu, setop dulu. Benahi semua masalahnya selama setahun, baru diteruskan. Kalau langsung dikerjakan, cuma bikin bangkrut banyak orang, termasuk bank-bank pemberi kredit,”
jelas dia.
Selain itu, lahir dampak sosial anyar akibat kebijakan rekrutmen pegawai MBG yang dinilai tidak adil, yakni pengangkatan tenaga Satuan Pelayanan program MBG yang bisa menjadi ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Hal tersebut menyakitkan bagi guru dan para perawat, misalnya, yang sudah puluhan tahun mengabdi tapi sulit diangkat. Ini kebijakan yang menciptakan kecemburuan sosial.
Badai PHK Tak Mereda
Angka 2025 membuktikan bahwa pemerintah gagal melindungi sektor formal. Merujuk pada Satu data Kementerian Tenaga Kerja, jumlah korban PHK kurun Januari-Desember 2025 mencapai 88.519 orang.
Sementara, merujuk data Badan Pusat Statistik yang dirilis November 2025, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2025 sebesar 4,85 persen.
Ada anomali yang menggelisahkan dalam neraca pembangunan Indonesia di awal 2026. Di satu sisi, Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, dengan bangga mengumumkan realisasi investasi tahun 2025 yang menembus Rp 1.931,2 triliun.
Dia mengklaim angka ini menciptakan 2,7 juta lapangan kerja baru. Sekilas terdengar impresif, namun jika dibedah, angka ini menyingkap inefisiensi yang parah (high cost economy).
Dengan investasi Rp1.931 triliun untuk 2,7 juta pekerja, artinya dibutuhkan modal sekitar Rp715 juta untuk menciptakan satu lapangan kerja.
Ini mengonfirmasi bahwa investasi Indonesia makin padat modal (mesin/teknologi), bukan padat karya. Rakyat kecil makin sulit mengakses kue investasi ini.
Alih-alih membereskan inefisiensi ini agar investasi lebih banyak menyerap manusia, Bappenas justru mengambil jalan pintas: menggeser prioritas ke program bansos makanan. Ironi semakin tajam ketika membandingkan kualitas lapangan kerja yang digembar-gemborkan:
Versi BKPM: 2,7 juta kerja dari investasi Rp1.931 triliun. Ini adalah pekerjaan sektor riil, didorong oleh hilirisasi dan peran Danantara yang mulai aktif menyuntik modal sejak Oktober 2025.
Versi Bappenas: 1,4 juta kerja dari ekosistem MBG. Ini adalah pekerjaan yang sangat bergantung pada kucuran APBN.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan bakal menyisir anggaran MBG 2026 yang mencapai Rp335 triliun.
Evaluasi untuk menjaga kesehatan fiskal dan menekan defisit APBN 2026. Pihaknya mencatat realisasi MBG tahun lalu mencapai Rp51,5 triliun atau 72,5 persen dari alokasi Rp71 triliun.
