Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyoroti sikap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) usai rapat sidang paripurna, yang menyatakan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) tidak berwenang memproses laporan etik terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi (Mahkamah Konstitusi) dari unsur DPR, Adies Kadir.
Keputusan tersebut disahkan dalam rapat paripurna DPR, Kamis, 19 Februari, dan dibacakan oleh Ketua DPR Puan Maharani. DPR menyatakan, MKMK tidak memiliki kewenangan menindaklanjuti laporan etik yang berkaitan dengan proses pemilihan hakim konstitusi oleh lembaga pengusul, termasuk DPR.
Peneliti Formappi, Lucius Karus, menilai keputusan paripurna itu sebagai bentuk penguatan hak imunitas DPR yang berpotensi mengebiri penegakan etika dan akuntabilitas hakim konstitusi.
Sebagai pejabat negara, DPR ingin tampil seperti presiden yang punya hak imunitas. Dan dalam konteks ini, imunitas itu dijadikan tameng oleh Adies Kadir untuk membentengi diri,”
ujarnya kepada owrite.
Menurut Lucius, paripurna DPR bukan sekadar keputusan administratif, melainkan langkah politik yang secara sadar menutup pintu pengawasan etik demi melapangkan jalan Adies Kadir di Mahkamah Konstitusi.
Ia menilai, DPR mengabaikan prinsip etik dan mekanisme akuntabilitas demi kepentingan politik jangka pendek. Bahkan, ia menyebut keputusan tersebut tidak bisa dilepaskan dari kepentingan DPR menguasai arah Mahkamah Konstitusi.
Kalau Adies Kadir menjadi Ketua MK, itu jelas menguntungkan DPR. Pernyataan di paripurna itu bukan peristiwa spontan, melainkan bagian dari skenario panjang sejak revisi Undang-Undang MK,”
tegasnya.
Lucius mengingatkan, bahwa sejak revisi Undang-Undang MK yang mengubah masa jabatan hakim konstitusi menjadi berbasis batas usia pensiun, pelemahan terhadap MK terus berlanjut.
Ia menyinggung peristiwa ketika DPR, melalui Komisi III, mengganti hakim konstitusi secara mendadak dalam semalam.
Itu momen pertama DPR mengobrak-abrik MK. Sejak saat itu, MK semakin berada di bawah kendali politik,”
ujarnya.
Menurut Lucius, DPR kini memiliki kendali penuh terhadap hakim MK yang diusulkannya, termasuk kewenangan untuk memberhentikan dengan alasan yang dinilai sangat subjektif.
Aturannya memang ada di Undang-Undang MK dan Undang-Undang MD3. Tapi justru karena itu DPR selalu punya dalih hukum untuk menekan atau memberhentikan hakim MK yang tidak sejalan dengan kepentingan DPR,”
Formappi menilai, keputusan paripurna yang membatasi kewenangan MKMK ini sebagai preseden berbahaya bagi demokrasi konstitusional, karena menjadikan etik sebagai korban dan imunitas sebagai senjata politik.
