Eks Kepala Staf Angkatan Darat Dudung Abdurachman resmi dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) menggantikan Muhammad Qodari. Pelantikan dilakukan di Istana Negara, Senin, 27 April 2026.
Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, menyorot pemilihan Dudung. Dia berpendapat langkah yang diambil oleh Presiden Prabowo memiliki kepentingan besar, terutama dalam konteks pemerintahan yang cenderung menggunakan pendekatan sistem komando.
“Publik juga harus memahami bahwa keduanya memiliki latar belakang militer. Dudung sendiri memiliki rekam jejak dalam menjaga keamanan dan ketertiban, termasuk dalam menghadapi radikalisme maupun kelompok yang berseberangan dengan pemerintah,”
kata Efriza kepada Owrite.id.
Dinamika Global
Penunjukan Dudung tidak bisa dilepaskan dari kondisi geopolitik global yang belum stabil. Efriza menilai langkah ini juga merupakan bagian upaya pemerintah untuk memperbaiki komunikasi dan menghadapi tekanan dari luar.
Saat ini, Presiden Prabowo terlihat berupaya menyinergikan respons terhadap berbagai kritik eksternal. Hal ini juga berkaitan dengan komunikasi politik pemerintah yang sebelumnya dinilai belum optimal.
Di sisi lain, dinamika geopolitik menuntut langkah tegas dalam sektor pertahanan dan keamanan. Dalam konteks ini, Dudung diposisikan untuk membantu menjaga stabilitas di tingkat domestik maupun nasional.
“Ada kekhawatiran terhadap potensi ketidakstabilan, khususnya pada periode Juli hingga Agustus. Karena itu pemerintah ingin memastikan stabilitas tetap terjaga di tengah dinamika global yang terus berkembang,”
ujar Efriza.
Komunikasi dan Komando
Menurut Efriza ada dua peran utama yang ingin dijalankan pemerintah. Satu, memperkuat komunikasi politik agar mampu merespons tekanan eksternal. Kedua, memperkuat komando pengendalian melalui posisi strategis seperti KSP.
Sebelum Dudung dan Qodari, posisi Kepala KSP diisi oleh Moeldoko, seorang purnawirawan Jenderal TNI, yang dikenal dekat dengan pemerintahan sebelumnya. Kini, dengan Dudung sebagai Kepala KSP dan Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet, terlihat bahwa unsur militer semakin diandalkan dalam pemerintahan.
Langkah ini menunjukkan upaya Prabowo dalam memperkuat stabilitas dengan melibatkan figur militer yang memiliki rekam jejak tegas.
“Dengan demikian, penunjukan Dudung sebagai KSP bisa dipahami sebagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas pemerintahan. Di sisi lain, komunikasi politik juga akan diperkuat agar pemerintah lebih siap menghadapi dinamika dan kritik dari luar,”
terang Efriza.
Langkah ini menunjukkan pemerintah ingin memastikan kondisi tetap stabil dan terkendali. Pendekatan yang digunakan pun menggabungkan kekuatan komunikasi politik dan ketegasan dalam sektor keamanan.
Kembali Militer
Dengan penunjukan ini, posisi Kepala KSP kembali diisi oleh figur berlatar belakang militer. Sebelum Qodari, jabatan tersebut dipegang oleh A. M. Putranto, seorang purnawirawan TNI Angkatan Darat. Di era Joko Widodo, posisi ini juga pernah dipercayakan kepada tokoh militer seperti Luhut Binsar Pandjaitan dan Moeldoko.
Sebelum menjabat sebagai Kepala KSP, Dudung mengemban tugas sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional. Kini, ia mendapat tanggung jawab anyar dalam lingkaran strategis pemerintahan.
