Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mengungkap strategi untuk menjaga biaya ibadah haji agar tetap terjangkau di tengah naiknya kurs dolar dan riyal yang menekan ongkos penyelenggaraan haji.
Salah satu langkah yang diterapkan adalah menggunakan sistem kontrak jangka panjang atau multi-years dengan penyedia layanan di Arab Saudi.
Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemenhaj, Noer Alya Fitra mengatakan, fluktuasi nilai tukar menjadi tantangan besar karena sebagian besar kebutuhan operasional haji menggunakan mata uang asing.
Kalau kita lihat, kursnya itu sudah naiknya luar biasa ya. Jadi kalau kita kemarin pada saat pandemi, itu kursnya masih Rp16.500. Tahun ini sudah Rp17.400,”
ungkap Noer di Kompleks Parlemen, Senayan, pada 14 Mei 2026.
Kurs Asing
Menurutnya, sekitar 75 persen biaya penyelenggaraan haji berkaitan langsung dengan kurs asing. Komponen tersebut meliputi penerbangan, hotel, konsumsi, hingga transportasi jamaah selama berada di Arab Saudi.
Ia menjelaskan, meski pembayaran kepada maskapai dilakukan dalam rupiah, biaya operasional maskapai tetap dipengaruhi dolar AS.
Penerbangan, walaupun kita bayar dari Garuda itu pakai rupiah, tapi Garuda beli avtur, sewa pesawat, itu menggunakan kurs dolar,”
ujarnya.
Untuk menekan dampak kenaikan kurs, pemerintah menerapkan kontrak kerja sama selama tiga tahun dengan vendor layanan haji, mulai dari hotel, katering, hingga maskapai penerbangan.
Skema ini disebut bisa memberi ruang negosiasi lebih besar sehingga harga layanan bisa ditekan.
Ia juga mengungkap bahwa, kontrak multi-years memberi kepastian kepada penyedia layanan bahwa kerja sama berpotensi berlanjut pada musim haji berikutnya.
Dengan begitu, vendor tidak perlu memasang harga terlalu tinggi sejak awal.
Kita nyewanya itu langsung multi-years. Jadi hotel-hotel, catering, pesawat, itu kita langsung sewa tiga tahun,”
katanya.
Kualitas Layanan
Meski begitu, pemerintah tetap menerapkan evaluasi terhadap kualitas layanan. Jika vendor dinilai tidak memenuhi standar pelayanan, kerja sama dapat dihentikan sewaktu-waktu.
Kalau memang layanannya bagus, tahun depan kita pakai lagi. Tapi kalau tidak, juga bisa kita batalkan,”
ucapnya.
Menurut Noer, strategi kontrak jangka panjang menjadi salah satu faktor yang membantu pemerintah menjaga biaya haji tahun ini tetap lebih terkendali meski tekanan ekonomi global dan penguatan dolar masih berlangsung.
