Sutradara film dokumenter Pesta Babi, Dandhy Laksono, mengkritik pengerahan salah satu tokoh filmnya, Yasinta Moiwend alias Mama Yasinta, ke Jakarta. Kedatangan perempuan itu ke ibu kota disebut bertujuan untuk menyeret pembuat film ke jalur hukum.
Di tengah kontroversi yang menyeret isu Proyek Strategis Nasional (PSN), eksploitasi sumber daya alam, dan kondisi masyarakat adat Papua, Dandhy mempertanyakan pihak-pihak yang kini mendampingi Mama Yasinta, namun tidak terlihat ketika masyarakat adat menghadapi persoalan penguasaan tanah ulayat.
Melalui postingannya di akun Facebook pada, Minggu 31, Mei 2026, Dandhy menyindir fenomena yang ia nilai ironis di tengah konflik agraria, dan tudingan kerusakan lingkungan yang menjadi salah satu tema utama dalam film Pesta Babi.
“Waktu tanah ulayatnya diambil tanpa izin, mereka tak datang menjemput dan mengantarnya ke Jakarta untuk lapor polisi,”
kata Dandhy.
Menurut Dandhy, selama ini yang justru hadir mendampingi masyarakat adat adalah kelompok-kelompok yang bekerja atas dasar solidaritas untuk memperjuangkan hak-hak warga setempat.
“Yang datang adalah anak-anak adat yang jadi pengacara pro bono, karena solidaritas dan ingin ikut melindungi tanah moyangnya,”
ucap dia.
Pernyataan tersebut muncul di tengah perdebatan publik, mengenai proyek-proyek pembangunan di Papua yang oleh sejumlah kelompok masyarakat sipil dinilai berdampak pada perubahan bentang alam, hilangnya kawasan hutan, hingga ancaman terhadap ruang hidup masyarakat adat.
Film Pesta Babi sendiri mengangkat berbagai persoalan yang dialami warga Papua, termasuk isu lingkungan, hutan adat, dan dampak pembangunan terhadap kehidupan masyarakat lokal. Lantas, Dandhy menegaskan dirinya tetap menghormati sikap Mama Yasinta yang kini mengambil langkah hukum terhadap pihak pembuat film.
“Kami hormati pilihan Mama Yasinta. Sebagaimana kami menghormati hak setiap orang untuk tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi di Papua,”
tegas Dandhy.
Kelindan
Kontroversi ini semakin memperlihatkan tajamnya perdebatan seputar masa depan Papua. Di satu sisi, terdapat narasi pembangunan dan investasi yang diklaim membawa kemajuan.
Sementara di sisi lain, muncul kekhawatiran dari masyarakat adat dan aktivis lingkungan perihal keberlanjutan hutan, tanah ulayat, serta hak-hak masyarakat yang hidup turun-temurun di wilayah tersebut.
Perseteruan Pesta Babi pun kini tidak lagi sekadar soal film dokumenter, tetapi telah berkembang menjadi perdebatan yang lebih luas mengenai siapa yang berhak berbicara atas nama Papua dan masa depan tanah adat di tengah derasnya arus pembangunan.
Pelaporan
Mama Sinta merupakan salah satu pemeran film dokumenter tersebut yang vokal menentang PSN di tanah Papua.
“Mereka putar film Pesta Babi itu di mana-mana, saya sakit hati, saya kecewa sekali! Tanpa izin dari saya, tanpa pembicaraan,”
kata Mama Yasinta di Polda Metro Jaya, Jumat, 29 Mei 2026.
Dia mengaku dirinya tidak tahu kalau dokumenter Pesta Babi bakal diputar dan diajak seseorang bernama Tigor untuk menonton fim itu di Jayapura pada 8 April 2026.
“Saya saksikan sendiri, kenapa wajah saya ditampilkan di depan banyak orang tanpa seizin dari saya?”
tambah dia.
